Pengajuan Dana ke Pemerintah Pusat, Pemprov Jatim Usulkan Program Pembangunan 10 Triliun

DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mengusulkan dana pembangunan senilai Rp10 triliun kepada pemerintah pusat setelah adanya pengurangan dana Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,8 triliun pada Tahun Anggaran (TA) 2026. Usulan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan berbagai program prioritas di provinsi tersebut.

Alasan Pengajuan Dana

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim, Adhy Karyono menjelaskan bahwa alasan utama pengajuan dana tersebut adalah keterbatasan fiskal daerah akibat pengurangan TKD. Dengan adanya pengurangan dana transfer ke daerah, Pemprov Jatim tidak mampu membiayai seluruh program prioritas melalui APBD. Oleh karena itu, usulan dana pembangunan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui skema APBN, kementerian, dan lembaga terkait.

Rincian Program yang Diajukan

Dari total dana sebesar Rp10 triliun, sektor infrastruktur menjadi fokus utama dengan alokasi dana sebesar Rp6,986 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, serta penyelesaian jalan Pansela. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk pengendalian banjir, pengelolaan sampah, dan penyediaan air bersih.

Selanjutnya, sektor kesehatan mendapatkan alokasi sebesar Rp426,37 miliar untuk pembangunan rumah sakit, layanan kesehatan bergerak, rumah sakit terapung, dan dukungan bahan medis habis pakai. Sementara itu, sektor pendidikan diajukan sebesar Rp720,6 miliar untuk perbaikan ruang kelas, laboratorium, toilet, serta program kejar paket bagi anak tidak sekolah.

Penyertaan Dana untuk Sektor Lain

Usulan dana juga mencakup sektor perhubungan dengan alokasi sebesar Rp861,1 miliar untuk pembangunan dermaga di Kabupaten Situbondo dan kepulauan di Kabupaten Sumenep. Di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dana sebesar Rp216,7 miliar dialokasikan untuk pengembangan destinasi wisata sejarah, budaya, dan religi, termasuk revitalisasi kawasan Telaga Sarangan dan Situs Trowulan.

Selain itu, dana sebesar Rp125,18 miliar dialokasikan untuk rehabilitasi mangrove dan pembangunan hutan rakyat. Sementara itu, sektor kelautan dan perikanan mendapatkan alokasi sebesar Rp151,63 miliar untuk pengembangan industri garam dan pelabuhan perikanan di empat kabupaten.

Program untuk Penguatan Aparatur dan Bencana

Di sektor penguatan aparatur daerah, dana sebesar Rp24,73 miliar dialokasikan untuk pelatihan dan uji kompetensi. Selain itu, dana sebesar Rp31,5 miliar dialokasikan untuk penguatan kesiapsiagaan bencana melalui sarana prasarana penanganan bencana, pengadaan kendaraan operasional, logistik, dan penguatan kapasitas SAR.

Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup

Pemprov Jatim juga mengusulkan dana sebesar Rp21,83 miliar untuk revitalisasi pasar rakyat. Di sektor pertanian, dana sebesar Rp13,4 miliar dialokasikan untuk pembiayaan program swasembada pangan, pengembangan pangan lokal, dan pembibitan. Sementara itu, dana sebesar Rp425 miliar dialokasikan untuk penyediaan perumahan yang terintegrasi dengan sarana umum.

Terakhir, dana sebesar Rp43 miliar dialokasikan untuk memperluas penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya menekan angka tengkes atau stunting.

Harapan Pemprov Jatim

Pemprov Jatim berharap seluruh usulan program dapat dibiayai melalui skema APBN, kementerian, dan lembaga terkait. Dengan adanya pengurangan dana transfer ke daerah, Pemprov Jatim berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan lebih besar untuk membangun infrastruktur dan sektor strategis di provinsi tersebut.