Dana Bagi Hasil 2026 Mengalami Penurunan Signifikan di Jawa Timur Dipangkas Rp 7,6 Triliun, Sampang Terkecil
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month 1 jam yang lalu
- comment 0 komentar
DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah pusat mengumumkan perubahan besar dalam alokasi dana bagi hasil (DBH) untuk tahun 2026. Kebijakan ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai daerah di Jawa Timur, khususnya kabupaten dan kota yang tergantung pada pendanaan tersebut. Angka pengurangan mencapai Rp 7,6 triliun atau sekitar 57 persen dibandingkan tahun 2025.
Perubahan Besar dalam Alokasi Dana
Dana Bagi Hasil merupakan bagian penting dari anggaran daerah yang berasal dari APBN. Dana ini digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi. Namun, dengan penurunan drastis, banyak daerah kesulitan memenuhi kebutuhan operasional dan pembangunan.
Provinsi Jawa Timur sendiri mengalami pengurangan dari Rp 3 triliun menjadi Rp 2,6 triliun. Hal ini memberi dampak signifikan terhadap berbagai program pemerintah daerah. Kabupaten Sampang menjadi salah satu yang paling terdampak, karena menerima DBH terkecil yaitu hanya Rp 22,77 miliar, turun dari Rp 100,59 miliar pada tahun sebelumnya.
Daftar Pemangkasan Dana Bagi Hasil
Beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur mengalami penurunan yang sangat signifikan. Berikut adalah beberapa contoh:
- Kabupaten Bangkalan: Dari Rp 94,02 miliar menjadi Rp 23,85 miliar
- Kabupaten Banyuwangi: Dari Rp 253,21 miliar menjadi Rp 96,85 miliar
- Kabupaten Bojonegoro: Dari Rp 3,144,47 miliar menjadi Rp 1,245,41 miliar
- Kabupaten Gresik: Dari Rp 324,55 miliar menjadi Rp 88,89 miliar
- Kabupaten Jember: Dari Rp 253,46 miliar menjadi Rp 41,64 miliar
- Kabupaten Surabaya: Dari Rp 662,58 miliar menjadi Rp 213,98 miliar
Pemangkasan ini menyebabkan banyak daerah kesulitan dalam menjalankan program pembangunan. Beberapa pihak mengkhawatirkan dampak jangka panjang terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Dampak Terhadap Pembangunan Daerah
Penurunan dana bagi hasil berpotensi menghambat berbagai proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Daerah yang sebelumnya bergantung pada dana ini kini harus mencari alternatif pendanaan lain. Beberapa pemerintah daerah telah mengajukan permohonan tambahan dana dari pemerintah pusat, tetapi hingga saat ini belum ada kepastian.
Selain itu, para pemimpin daerah juga khawatir akan adanya ketidakseimbangan antara daerah yang menerima dana lebih besar dan yang menerima lebih sedikit. Hal ini bisa memicu ketegangan antar daerah dan memperburuk situasi ekonomi lokal.
Tantangan dan Harapan Masa Depan
Meski situasi saat ini cukup sulit, banyak pihak berharap agar pemerintah pusat dapat segera meninjau ulang kebijakan tersebut. Beberapa usulan telah diajukan, seperti penggunaan dana daerah secara lebih efisien dan pemanfaatan sumber daya lokal untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga berharap adanya kebijakan yang lebih transparan dan adil dalam alokasi dana. Dengan demikian, semua daerah dapat berkembang secara merata dan berkontribusi pada perekonomian nasional. ***
Saat ini belum ada komentar