Tantangan Anggaran Daerah: Pemkab Jember Hadapi Pengurangan Dana Pusat
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Sel, 28 Okt 2025
- comment 0 komentar
DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menghadapi tantangan anggaran yang signifikan pada tahun 2026. Dalam perencanaan APBD, terdapat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 270 miliar. Hal ini berdampak langsung pada total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan turun dari Rp 4,7 triliun menjadi Rp 4,5 triliun.
Perubahan Alokasi Dana
Salah satu bidang yang terkena dampak terbesar adalah pembangunan infrastruktur fisik serta alokasi Dana Desa (DD). Total pengurangan untuk DD mencapai Rp 53 miliar. Dengan jumlah desa sebanyak 228, rata-rata setiap desa mengalami pemangkasan sekitar Rp 200 juta. Perubahan ini memicu kekhawatiran terhadap kemampuan daerah dalam menjaga kualitas pembangunan di tingkat bawah.
Strategi Pemerintah Daerah
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Widarto, S.S., menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perubahan kebijakan ini. Ia menyebutkan bahwa pemerintah pusat berencana mengalihkan sebagian dana transfer menjadi program langsung di daerah. Program-program tersebut mencakup sektor seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan infrastruktur pertanian.
“Sebagian anggaran akan langsung diwujudkan dalam bentuk program dari pusat. Jadi tidak lagi sepenuhnya ditransfer, tapi langsung dibelanjakan untuk proyek-proyek seperti pembangunan sekolah atau jalan tani,” ujar Widarto.
Pentingnya Kolaborasi
Untuk menghadapi situasi ini, Widarto menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Jember lebih aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Tujuannya adalah memperoleh manfaat dari program-program tersebut tanpa mengorbankan pembangunan.
“Kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, tidak akan mengurangi pembangunan. Eksekutif harus pandai-pandai mencari peluang dari program pusat yang mungkin tidak tercatat di dalam APBD,” tambahnya.
Mencegah Tumpang Tindih Anggaran
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemetaan rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara program pusat dan APBD.
“Penting untuk mengetahui wilayah mana saja yang akan dikerjakan pemerintah pusat, agar tidak dialokasikan kembali dalam APBD dan anggaran kita bisa lebih efisien,” jelas politisi dari PDI Perjuangan tersebut.
Kesiapan dan Strategi Penganggaran
Dengan pendekatan ini, Widarto meyakini bahwa belanja daerah bisa lebih terkontrol dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal yang ada. Ia menekankan pentingnya kemampuan lobi dan strategi penganggaran agar Jember tetap bisa melanjutkan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. ***
Saat ini belum ada komentar