Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » PEMERINTAHAN » Arsip "LEGISLATIF"

LEGISLATIF

Diagram kota berkomitmen menyajikan berita-berita segar seputar pembangunan kota khususnya di provinsi Jawa Timur tanpa meninggalkan isu-isu hangat di tingkat Nasional.

Komisi A DPRD surabaya

DPRD Surabaya Konsultasi ke KPU RI, Bahas Ketimpangan Jumlah Penduduk Antar Dapil

  • calendar_month 14 jam yang lalu
  • account_circle Diagram Kota
  • visibility 19
  • 0Komentar

DIAGRAMKOTA.COM – Komisi A DPRD Kota Surabaya menggelar kunjungan kerja ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta, Kamis (25/9/2025). Agenda ini dilakukan untuk mencari kejelasan terkait potensi ketimpangan jumlah penduduk antar daerah pemilihan (dapil) di Surabaya yang dinilai semakin tidak seimbang. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan bahwa penataan dapil merupakan […]

Profil Dewi Kartika, Sekjen KPA yang Viral Usai Kritik Menhut di DPR

  • calendar_month 19 jam yang lalu
  • account_circle Diagram Kota
  • visibility 25
  • 0Komentar

Peran dan Kiprah Dewi Kartika dalam Isu Agraria DIAGRAMKOTA.COM – Dewi Kartika kini menjadi sorotan publik setelah penampilannya dalam rapat DPR RI pada 24 September 2025 viral di berbagai platform media sosial. Dalam forum tersebut, ia dengan tegas mengkritik Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait konflik agraria yang masih membelenggu masyarakat. Sikapnya yang berani dan lugas […]

Cepat! DPR dan Pemerintah Umumkan Keputusan RUU BUMN Hari Ini

  • calendar_month Jum, 26 Sep 2025
  • account_circle Diagram Kota
  • visibility 36
  • 0Komentar

Pembahasan Amandemen UU BUMN dan Perubahan Nomenklatur Kementerian DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah dan DPR akan segera mengambil keputusan terkait pembahasan amandemen Undang-Undang BUMN. Jika rencana ini terealisasi, pergantian nama kementerian menjadi Badan Penyelenggara BUMN tinggal menunggu pengesahan di Rapat Paripurna DPR. Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa rencana pengambilan keputusan tingkat 1 akan dilakukan dalam rapat kerja antara […]

Peran TNI di Program Makan Bergizi Dibahas, Anggota DPRD Blora Minta Maaf

  • calendar_month Jum, 26 Sep 2025
  • account_circle Diagram Kota
  • visibility 36
  • 0Komentar

Klarifikasi Anggota DPRD Blora Mengenai Pernyataan TNI dalam Program Makan Bergizi Gratis DIAGRAMMOTA.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Subroto, memberikan penjelasan terkait pernyataannya yang sempat memicu perdebatan mengenai keterlibatan TNI dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Subroto menyatakan bahwa pernyataannya muncul karena kurangnya pemahaman tentang aturan yang mengatur peran […]

Ibas Dorong Pelestarian Budaya dan Ketahanan Pangan Ponorogo

  • calendar_month Kam, 25 Sep 2025
  • account_circle Diagram Kota
  • visibility 34
  • 0Komentar

Ibas Ajak Masyarakat Ponorogo Jaga Warisan Budaya dan Kemandirian Pangan DIAGRAMKOTA.COM – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas menyoroti pentingnya menjaga kekayaan budaya dan sumber pangan di Kabupaten Ponorogo. Ia menggarisbawahi peran masyarakat dalam memastikan warisan tradisional tetap lestari serta meningkatkan kesejahteraan melalui sektor pertanian. Fokus pada Pelestarian […]

DPR: Keracunan Bukan Alasan Hentikan Program MBG

  • calendar_month Kam, 25 Sep 2025
  • account_circle Diagram Kota
  • visibility 43
  • 0Komentar

Program Makan Bergizi Gratis Tetap Diperlukan untuk Masa Depan Generasi Muda DIAGRAMKOTA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas utama pemerintah dinilai tetap perlu dilanjutkan meskipun terdapat sejumlah kasus keracunan makanan di beberapa daerah. Berbagai pimpinan DPR RI menegaskan bahwa program ini tidak perlu dihentikan, melainkan perlu dievaluasi agar lebih efektif dan tepat sasaran. […]

Arif Fathoni: Pembiayaan Alternatif Jadi Kunci Percepatan Infrastruktur Surabaya

  • calendar_month Rab, 24 Sep 2025
  • account_circle Diagram Kota
  • visibility 36
  • 0Komentar

DIAGRAMKOTA.COM – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan pinjaman daerah sebesar Rp3,15 triliun menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Thoni, hasil konsultasi dengan Bappenas membuktikan Surabaya memenuhi syarat untuk mengambil skema pembiayaan alternatif ini. “Berdasarkan dokumen serta studi kelayakan, Surabaya sangat memenuhi syarat untuk mengambil pembiayaan alternatif,” […]

DPRD Surabaya Pertanyakan Pinjaman Daerah Rp 281,7 Miliar untuk PJU

  • calendar_month Rab, 24 Sep 2025
  • account_circle Diagram Kota
  • visibility 45
  • 0Komentar

DIAGRAMKOTA.COM – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 281,7 miliar untuk pemasangan penerangan jalan umum (PJU) menuai sorotan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya. Anggota Banggar DPRD Surabaya, Johari Mustawan, meminta agar Pemkot menjelaskan secara rinci lokasi, manfaat, serta dampak ekonomi dari proyek tersebut sebelum pinjaman disetujui. “Harapan kita Pemkot […]

Rekomendasi DPRD Surabaya Cabut SE Sekda Dorong Perda Adminduk, Begini Reaksi Disdukcapil

  • calendar_month Sel, 23 Sep 2025
  • account_circle Diagram Kota
  • visibility 43
  • 0Komentar

DIAGRAMKOTA.COM – Polemik Surat Edaran (SE) Sekda Kota Surabaya Nomor 400.12/10518/436.7.11/2024 tentang pembatasan maksimal tiga Kartu Keluarga (KK) dalam satu alamat akhirnya sampai ke meja DPRD. Rekomendasi resmi Komisi A DPRD Surabaya cabut SE Sekda tersebut karena dinilai tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas, sekaligus mendesak Pemkot segera menyiapkan regulasi resmi berupa Perda administrasi kependudukan. […]

DPRD Surabaya Desak Pencabutan SE Pembatasan KK, Saifuddin Tegaskan Perlu Payung Hukum yang Jelas

  • calendar_month Sel, 23 Sep 2025
  • account_circle Diagram Kota
  • visibility 40
  • 0Komentar

DIAGRAMKOTA.COM – Polemik persoalan administrasi kependudukan (adminduk) di Kota Surabaya kembali mencuat. Salah satu yang paling disorot warga adalah Surat Edaran (SE) Sekda Kota Surabaya tertanggal 31 Mei 2024 yang membatasi maksimal tiga Kartu Keluarga (KK) dalam satu alamat. Aturan itu telah berjalan lebih dari satu tahun dan dinilai banyak pihak membebani masyarakat. Perwakilan warga […]

expand_less
Exit mobile version