Prabowo Minta Dana Sitaan Korupsi CPO Dialokasikan untuk LPDP
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Sel, 21 Okt 2025
- comment 0 komentar
Presiden Prabowo Minta Dana Rp 13 Triliun dari Korupsi Dialokasikan ke Beasiswa LPDP
DIAGRAMKOTA.COM – Presiden Joko Widodo, atau yang lebih dikenal dengan nama Prabowo Subianto, mengajukan usulan agar sebagian dari uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 13 triliun hasil dari tindak pidana korupsi dialokasikan untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Uang tersebut berasal dari penyerahan barang bukti sitaan dalam perkara tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.
Dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dana sebesar Rp 13 triliun ini mungkin akan diserahkan oleh Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan. Dari jumlah tersebut, ia berharap sebagian bisa dialokasikan ke LPDP sebagai bentuk investasi untuk masa depan bangsa.
Pernyataan ini disampaikan setelah Presiden menjelaskan beberapa program pendidikan nasional yang sedang dijalankan. Di antaranya adalah pengembangan sekolah rakyat, sekolah unggulan SMA Garuda, serta perluasan beasiswa dan penambahan fakultas kedokteran. Menurutnya, dana beasiswa LPDP perlu diperkuat agar Indonesia dapat mencetak lebih banyak generasi unggul yang memiliki daya saing global.
Untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang pendidikan, Kepala Negara juga memperkenalkan program sekolah Garuda. Program ini bertujuan untuk membuka peluang bagi anak-anak berbakat dari berbagai latar belakang, termasuk dari daerah pelosok.
Mencari Anak Berbakat dari Segala Kalangan
Presiden Prabowo menekankan pentingnya mencari anak-anak berbakat dari seluruh wilayah tanah air, bukan hanya dari kalangan menengah ke atas. Ia menilai bahwa banyak anak dari keluarga sederhana memiliki kecerdasan luar biasa dan layak mendapatkan kesempatan belajar dengan beasiswa penuh.
“Kita harus mencari mereka ini dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas, banyak anak orang bawah, orang miskin ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka,” ujarnya.
Untuk mencapai tujuan ini, Presiden meminta agar pencarian siswa-siswa berbakat dilakukan secara kolaboratif antarkementerian, TNI, Polri, hingga organisasi masyarakat dan yayasan pendidikan. Ia menegaskan bahwa keterlibatan berbagai pihak sangat penting untuk memastikan tidak ada bakat yang terlewat.
Kerja Sama Antar-Lembaga
Presiden menyarankan agar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dibantu oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Menteri Sosial. Selain itu, ia juga meminta dukungan dari Panglima TNI dan Kapolri yang memiliki jaringan luas hingga ke desa-desa.
Selain itu, kerja sama dengan organisasi masyarakat dan yayasan pendidikan juga diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar proses pencarian bakat bisa dilakukan secara efektif dan merata.
Dengan langkah-langkah ini, Presiden berharap dapat membangun fondasi pendidikan yang kuat dan inklusif, sehingga setiap anak berkesempatan untuk berkembang sesuai potensi yang dimilikinya.
Saat ini belum ada komentar