Pesan Menggema Gubernur Papua Usai Pelantikan

Komitmen Pemerintah untuk Mempercepat Pembangunan di Tanah Papua

DIAGRAMKOTA.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui Gubernur Papua terpilih, Mathius Derek Fakhiri, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan di wilayah Tanah Papua. Langkah ini dilakukan melalui sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Komite Eksekutif, yang bertujuan untuk mempercepat proses otonomi khusus di daerah tersebut.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ketua Komite Velix Vernando Wanggai, yang menyampaikannya pada Rabu, 8 Oktober 2025, setelah pelantikan. Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, menyampaikan rasa syukur atas pelantikan tersebut dan menegaskan tekadnya untuk menjadikan momentum ini sebagai awal kerja nyata dalam membangun Papua yang inklusif dan berkeadilan.

“Mari bersama-sama kita membangun Provinsi Papua, membangun Tanah Papua, untuk menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Tentunya ke depan kami akan bergantian dengan semua pihak, tanpa membeda-bedakan kau dari asal mana, kau agama apa, kau suku apa, tapi kami satu, kami Papua, kami Indonesia,” ujarnya.

Gubernur Papua juga menjelaskan bahwa sebagai provinsi induk, Papua memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi contoh bagi daerah-daerah otonomi baru. Karena itu, pemerintah provinsi akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat program pembangunan.

Dirinya menegaskan bahwa prioritas utama pemerintahannya adalah pembangunan sumber daya manusia Papua, terutama melalui sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai sebagai fondasi utama kemajuan daerah.

“Kami akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, serta Komite yang dibentuk Presiden, untuk mempercepat langkah-langkah pembangunan,” jelas Mathius Fakhiri.

Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan pembangunan di Papua secara langsung dan terintegrasi.

“Bapak Presiden memberi komitmen yang kuat untuk langsung menghandle, mengelola Papua. Mengelola Papua tentu di dalam agenda yang menyeluruh, yang terintegrasi baik agenda Papua dalam konteks global, di dalam konteks nasional, integrasi antara kebijakan lintas kementerian, private sector maupun juga konsolidasi ke tingkat provinsi maupun kabupaten,” ujar Velix.

Velix juga menambahkan bahwa lembaganya akan mengawal delapan agenda besar dalam kerangka asta cita kontekstual Papua. Delapan agenda tersebut mencakup pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan.

Selain itu, Velix menjelaskan bahwa lembaga baru yang memiliki anggota dengan latar belakang beragam ini juga akan mengurus berbagai aspek sosial budaya, mulai dari olahraga, kesetaraan gender, hingga ekonomi kreatif untuk pembangunan Papua.

“Negara harus hadir menyentuh saudara-saudara kita di pantai, pegunungan, pedalaman, hingga rawa-rawa agar semua merasakan kehadiran negara,” tuturnya.

Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua juga akan berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua. Dengan demikian, seluruh program pembangunan dapat berjalan sinergis dan membawa dampak nyata bagi masyarakat Papua.