Cegah Penyalahgunaan Cukai, Pemerintah Diminta Terapkan Tarif Tunggal Tembakau
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Rabu, 15 Okt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Penyederhanaan Tarif Cukai Tembakau untuk Meningkatkan Efektivitas Kebijakan
DIAGRAMKOTA.COM – Transparency International (TI) Indonesia mengajukan rekomendasi penting terkait kebijakan cukai tembakau. Salah satu langkah yang mereka usulkan adalah penerapan tarif tunggal untuk seluruh produk hasil tembakau. Tujuan utama dari rekomendasi ini adalah untuk mencegah manipulasi cukai dan memastikan bahwa kebijakan pengendalian tembakau berjalan secara efektif.
Sekretaris Jenderal TI Indonesia, J. Danang Widoyoko, menjelaskan bahwa perbedaan tarif cukai antarproduk tembakau sering dimanfaatkan oleh perusahaan besar untuk menghindari beban pajak yang lebih tinggi. Ia menilai bahwa perbedaan tarif ini tidak terkait dengan jenis rokok atau skala produksi, tetapi justru digunakan oleh perusahaan multinasional untuk membuat produk yang memiliki beban cukai lebih rendah.
“Perusahaan multinasional bisa membuat sigaret kena tek tangan. Jadi ngelinting sendiri pun juga bisa,” ujar Danang dalam forum publik virtual beberapa waktu lalu.
Mengatasi Perpindahan Konsumen ke Produk Lebih Murah
Dengan adanya perbedaan tarif cukai, konsumen cenderung beralih ke produk yang lebih murah. Hal ini berdampak pada ketidakefektifan tujuan utama dari cukai, yaitu mengurangi konsumsi rokok. Dengan penerapan tarif tunggal, peluang bagi perusahaan untuk memproduksi jenis rokok tertentu yang memiliki beban cukai lebih rendah akan diminimalisir.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat menciptakan keadilan fiskal antara perusahaan besar dan produsen kecil. Saat ini, struktur cukai yang kompleks justru memberi kesempatan bagi perusahaan besar untuk mempertahankan dominasi pasar melalui regulasi yang rumit.
Fungsi Cukai sebagai Alat Pengendalian Bukan Sumber Pendapatan
Danang menegaskan bahwa kebijakan cukai seharusnya berfungsi sebagai alat pengendalian konsumsi rokok, bukan semata-mata sumber penerimaan negara. Ia menyatakan bahwa paradigma ini perlu diubah agar kebijakan fiskal lebih berpihak pada kesehatan publik.
“Cukai semata-mata diproyeksikan untuk penerimaan negara. Padahal fungsi cukai itu untuk membatasi konsumsi rokok,” jelasnya.
Pentingnya Transparansi dalam Penetapan Tarif Cukai
TI Indonesia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penetapan tarif cukai. Mereka menilai bahwa kebijakan ini harus bebas dari pengaruh kepentingan industri dan lobi politik. Dengan transparansi yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan cukai benar-benar berfokus pada kesehatan masyarakat.
Dengan penerapan tarif tunggal dan pengawasan ketat, pemerintah diharapkan dapat menekan konsumsi rokok dan memutus rantai konflik kepentingan yang selama ini menghambat upaya pengendalian tembakau. Langkah ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan kesehatan masyarakat serta memastikan keadilan dalam sistem perpajakan.
Saat ini belum ada komentar