Pentingnya Aplikasi Transportasi Daring Milik Pemerintah
DIAGRAMKOTA.COM – Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengungkapkan bahwa pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk memiliki aplikasi transportasi daring sendiri. Menurutnya, langkah ini akan memberikan manfaat yang signifikan baik bagi pengemudi maupun masyarakat pengguna layanan.
Djoko menjelaskan bahwa dengan adanya aplikasi transportasi daring milik pemerintah, tujuan sosial bisa lebih mudah diwujudkan. Kesejahteraan pengemudi akan lebih terjamin, dan masyarakat juga akan mendapatkan layanan yang lebih mudah dan terjangkau. Ia menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, termasuk para pengemudi yang menjadi bagian dari sistem transportasi modern.
Contoh Provinsi DKI Jakarta sebagai Pionir
Menurut Djoko, Provinsi DKI Jakarta bisa menjadi pionir dalam menerapkan kebijakan ini. Alasannya adalah karena DKI memiliki dukungan anggaran yang besar serta komunitas pengemudi transportasi daring terbanyak di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa jumlah pengemudi di DKI mencapai sekitar tujuh juta orang. Hal ini membuat DKI menjadi lokasi ideal untuk mencoba model baru dalam pengelolaan transportasi daring.
Mengurangi Potongan Biaya yang Tinggi
Salah satu isu utama yang sering disampaikan oleh pengemudi transportasi daring adalah tingginya potongan biaya atau komisi yang dikenakan oleh aplikasi swasta. Saat ini, potongan bisa mencapai lebih dari 20 persen dari penghasilan yang diperoleh pengemudi. Ini membuat banyak pengemudi merasa penghasilannya tidak sebanding dengan waktu dan tenaga yang mereka keluarkan.
Dengan hadirnya aplikasi transportasi daring milik pemerintah, Djoko berpendapat bahwa potongan tersebut bisa diatur agar tidak melebihi 10 persen. Hal ini akan memberikan bantuan signifikan bagi para pengemudi, sehingga mereka dapat merasa lebih nyaman dan sejahtera dalam menjalani pekerjaan mereka.
Keuntungan dalam Pengelolaan Data
Selain masalah kesejahteraan, Djoko juga menyoroti pentingnya data dalam pengelolaan transportasi daring. Saat ini, jumlah pengemudi transportasi daring hanya diketahui melalui laporan perusahaan swasta, sehingga pemerintah tidak memiliki data pasti tentang jumlah driver maupun pola operasional mereka.
Dengan aplikasi milik pemerintah, data akan lebih akurat dan dapat digunakan untuk perencanaan transportasi perkotaan. Misalnya, pemerintah bisa lebih mudah mengatur jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan raya agar tidak menambah kemacetan. Data ini juga akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien.
Kebijakan Pro-Rakyat yang Lebih Terwujud
Djoko menekankan bahwa kehadiran aplikasi transportasi daring milik pemerintah bukan hanya sekadar persaingan dengan pihak swasta, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab sosial negara dalam menyediakan layanan publik. Dengan platform ini, kebijakan pro-rakyat bisa lebih diutamakan.
Pemerintah memiliki peran untuk memastikan kesejahteraan pengemudi sekaligus kenyamanan masyarakat. Jika kebijakan ini terwujud, maka transportasi daring akan menjadi instrumen sosial, bukan hanya bisnis semata. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan layanan yang lebih baik dan pengemudi akan merasa lebih dihargai.
