Lebih dari Satu Juta Warga Indonesia Jadi Korban Pelanggaran HAM 2014-2024

Kajian Terbaru: Lebih dari Satu Juta Jiwa Hilang Akibat Pelanggaran Hak Ekosob

DIAGRAMKOTA.COM – Laporan terbaru yang dirilis oleh Institute for Ecosoc Rights mengejutkan publik dengan temuan bahwa lebih dari satu juta warga Indonesia kehilangan nyawa mereka selama periode 2014 hingga 2024. Laporan berjudul Mati Sunyi Satu Dekade: Membaca Pelanggaran HAM Berat, 2014-2024 mencatat total korban sebanyak 1.014.552 orang. Angka ini mencakup kematian akibat berbagai faktor seperti wabah penyakit menular, kecelakaan kerja, layanan kesehatan ibu dan anak yang buruk, perusakan lingkungan, serta tekanan ekonomi yang berujung pada bunuh diri.

Sri Palupi, peneliti utama laporan tersebut, menyatakan bahwa nyawa manusia, khususnya bagi warga miskin, tampaknya tidak lagi dihargai karena negara gagal menjalankan kewajibannya dalam melindungi hak hidup rakyat. Pernyataan ini disampaikan saat ia memaparkan hasil kajian dalam diskusi rutin Forum Praksis ke-13 di Jakarta, Jumat, 26 September 2025. Diskusi ini berlangsung berkat kolaborasi antara PRAKSIS (Pusat Riset dan Advokasi Serikat Jesus) dengan IKAD (Ikatan Alumni STF Driyarkara).

Penyebab Utama Kematian Masif

Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber menunjukkan tiga penyebab utama kematian adalah wabah penyakit menular, kecelakaan kerja, dan layanan kesehatan ibu dan anak yang buruk. Secara spesifik, wabah penyakit menular mencatat 680.765 korban, kecelakaan kerja 246.597 jiwa, dan layanan kesehatan ibu dan anak 67.091 orang. Pandemi Covid-19 sendiri menyumbang 196.783 kematian, hampir sepertiga dari total korban penyakit menular.

Jumlah kematian akibat kecelakaan kerja meningkat secara signifikan, mencapai hampir 250 ribu jiwa dalam sembilan tahun. Faktor-faktor penyebabnya termasuk kurangnya pelatihan keselamatan, kelelahan, prosedur yang dilanggar, serta tekanan produksi yang berlebihan.

Di sisi lain, angka kematian ibu mengalami peningkatan dari 4.005 jiwa pada 2022 menjadi 4.129 jiwa pada tahun 2023. Angka Kematian Ibu (AKI) juga naik dari 183 menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup.

Kekerasan Ekonomi dan Bunuh Diri

Laporan ini juga mengungkap fakta gelap tentang kemiskinan. Dari total 6.815 kematian akibat krisis ekonomi, sebagian besar adalah kasus bunuh diri. Sri Palupi menjelaskan bahwa tekanan ekonomi telah membuat banyak orang memilih untuk mengakhiri hidupnya. “Ini hanyalah puncak gunung es,” ujarnya. Meskipun jumlahnya sangat besar, sebagian besar kasus tidak pernah tercatat secara resmi.

Lima Indikator Pelanggaran HAM Berat

Menurut Sri Palupi, pola kematian masif ini bukan sekadar konsekuensi tak terhindarkan, melainkan hasil dari kebijakan negara yang lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi daripada keselamatan warga. Akibatnya, terjadi berbagai bentuk pelanggaran HAM berat. Menurutnya, ada lima indikator pelanggaran HAM berat, dan semua terpenuhi.

Lima indikator tersebut adalah: pelanggaran hak hidup yang serius, jumlah korban sangat masif, terjadi berulang dalam waktu panjang, berlangsung secara sistematis melalui kebijakan negara, dan tidak adanya upaya mengadili atau menghentikan praktik tersebut. Sri Palupi menegaskan bahwa pemerintah yang berkuasa merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Kritik terhadap Lembaga Negara

Selain itu, lembaga-lembaga negara dinilai telah terkooptasi oleh berbagai tarikan kepentingan sesaat, sehingga gagal mencegah pelanggaran hak hidup rakyat. Sri Palupi menilai bahwa kebijakan yang ada saat ini masih memiliki dasar yang sama dengan kebijakan sebelumnya, yang ternyata tidak efektif dalam melindungi rakyat.

Pertanyaan Besar untuk Masa Depan

Setelah periode 2014–2024, pelanggaran-pelanggaran HAM serupa masih terus terjadi. Sri Palupi menyoroti bahwa kebijakan-kebijakan lama yang bermasalah masih terus berlanjut. Pertanyaan besar yang kini muncul adalah apakah negara akan terus membiarkan rakyatnya “mati sunyi” terjerat oleh kebijakan-kebijakan sosial, ekonomi, dan budaya yang mengorbankan hak-hak asasi mereka, atau justru menyusun kebijakan-kebijakan yang lebih menghormati dan memuliakan rakyat.