KPK Turun ke Jember Usai Dapat Laporan Wakil Bupati Soal Pemerintahan Daerah
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Selasa, 23 Sep 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KPK Siap Tindak Lanjuti Laporan Wakil Bupati Jember
DIAGRAMKOTA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan memproses aduan yang diajukan oleh Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, terkait pengelolaan pemerintahan daerah. Aduan ini muncul setelah Djoko merasa sering diabaikan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan bersama Bupati Jember, Muhammad Fawait.
Dalam suratnya ke KPK, Djoko meminta lembaga antirasuah untuk turun langsung melakukan pembinaan dan pengawasan agar tata kelola pemerintahan di Jember bisa berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip good governance. Hal ini menjadi langkah penting dalam upaya memastikan kinerja pemerintahan daerah lebih efektif dan tidak rentan terhadap penyalahgunaan wewenang.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi adanya laporan resmi dari Wakil Bupati Jember tersebut. Ia menyampaikan bahwa KPK telah menerima surat terkait koordinasi supervisi. Meski begitu, isi lengkap aduan belum dipublikasikan secara rinci. Namun, KPK tetap berkomitmen untuk mendampingi jalannya pemerintahan daerah, baik dalam hal penindakan maupun pencegahan.
Fungsi KPK yang Lebih Luas
Fungsi KPK tidak hanya sebatas pada penindakan korupsi, melainkan juga mencakup pencegahan dan pengawasan sistem agar lebih transparan. Salah satu instrumen yang digunakan KPK dalam pencegahan praktik korupsi adalah Monitoring Controling Surveillance for Prevention (MCSP). MCSP dirancang untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko korupsi sejak dini.
MCSP fokus pada delapan area rawan korupsi yang selama ini menjadi perhatian utama KPK. Delapan area tersebut antara lain:
- Perencanaan dan penganggaran
- Perizinan
- Pengadaan barang dan jasa (PBJ)
- Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Penguatan aparat pengawas internal
- Manajemen aset daerah
- Optimalisasi pendapatan daerah
- Pelayanan publik
Dengan menggunakan instrumen ini, KPK berharap potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan dan pemerintahan daerah lebih terarah serta berintegritas.
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah
Selain itu, KPK juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari konsep collaborative governance yang bertujuan meningkatkan kualitas pemerintahan daerah.
Budi Prasetyo menekankan bahwa KPK terus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan partisipasi aktif, masyarakat dapat menjadi mitra dalam memastikan pemerintahan berjalan secara demokratis dan akuntabel.
Kesimpulan
Dengan adanya aduan dari Wakil Bupati Jember, KPK menunjukkan komitmennya untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui mekanisme seperti MCSP dan partisipasi masyarakat, KPK berupaya memperkuat sistem pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas pemerintahan daerah. Langkah-langkah ini menjadi bukti bahwa KPK tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pembinaan dan pengawasan sistemik yang lebih luas.
Saat ini belum ada komentar