Infrastruktur Berkembang Pesat, Presiden Prabowo Targetkan IKN Jadi Ibu Kota 2028

Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terus Berjalan Sesuai Rencana

DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Indonesia terus memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kawasan ini akan secara resmi berfungsi sebagai pusat politik negara pada tahun 2028. Hal ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjadikan Nusantara sebagai ibu kota pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang diundangkan pada 30 Juni 2025, menjadi dasar hukum bagi langkah-langkah tersebut. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa perencanaan, pembangunan, dan proses pemindahan ke IKN merupakan bagian dari upaya besar dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang utuh.

Syarat yang Harus Dipenuhi IKN sebagai Ibu Kota

Untuk dapat berfungsi secara penuh sebagai pusat pemerintahan, IKN harus memenuhi sejumlah indikator yang telah ditetapkan. Beberapa tolok ukur meliputi kesiapan kawasan inti, ketersediaan infrastruktur dasar, perumahan, serta pemindahan aparatur sipil negara (ASN).

Salah satu syarat utama adalah pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang harus mencakup lahan seluas 800 hingga 850 hektare. Dari area tersebut, minimal 20 persen gedung perkantoran kementerian dan lembaga sudah harus berdiri. Selain itu, hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan untuk masyarakat serta ASN ditargetkan sudah mencapai 50 persen.

Sarana prasarana dasar seperti jaringan listrik, pasokan air bersih, jalan, dan sistem sanitasi juga harus berfungsi setengahnya. Pemerintah bahkan menetapkan indeks aksesibilitas dan konektivitas sebesar 0,74, yang artinya arus transportasi menuju maupun di dalam IKN harus berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

Pemindahan Tenaga Birokrasi dan Konsep Smart City

Tahap berikutnya adalah pemindahan tenaga birokrasi. Dalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa antara 1.700 hingga 4.100 ASN dan personel pertahanan-keamanan akan dipindahkan ke Nusantara. Langkah ini sekaligus menjadi ujian awal penyelenggaraan pemerintahan di ibu kota baru.

Seiring dengan itu, konsep kota cerdas atau smart city juga mulai diterapkan. Sedikitnya 25 persen layanan digital untuk pemerintahan dan pelayanan publik harus beroperasi pada tahap awal. Sistem ini diharapkan menjadi fondasi bagi smart government, yaitu tata kelola negara berbasis teknologi.

Tahapan Pembangunan yang Detail

Untuk memenuhi target 2028, pemerintah menyusun tahapan pembangunan yang cukup detail. Beberapa langkah strategis meliputi penataan ruang kawasan inti beserta lingkungannya, pembangunan gedung kementerian/lembaga, penyediaan hunian ASN yang ramah lingkungan, hingga pembangunan sarana pendukung berbasis energi bersih.

Integrasi sistem digital pemerintahan juga menjadi prioritas. “Transformasi menuju smart government adalah salah satu kunci agar IKN siap menjalankan fungsi sebagai pusat politik negara,” tertulis dalam dokumen pemerintah.

Anggaran Pembangunan Tahap Dua

Prabowo pun telah menyetujui anggaran pembangunan tahap dua IKN sebesar Rp48,8 triliun. Dana tersebut akan dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai fasilitas penunjang ekosistem Nusantara. Dalam dokumen tersebut, salah satu target terdekat adalah pembangunan fasilitas legislatif dan yudikatif. Kedua komponen ini dipandang sangat penting untuk memastikan kelancaran fungsi pemerintahan di ibu kota baru.