Gubernur Jawa Barat Tegaskan Tindakan Tegas terhadap Pengusaha Tambang di Parung Panjang
DIAGRAMKOTA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi yang terjadi di Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Ia menyebut bahwa masalah ini muncul akibat tindakan pengusaha tambang yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Menurutnya, para pengusaha tersebut lebih mengutamakan kepentingan bisnis daripada memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pihaknya terus memantau situasi di wilayah tersebut. Ia menilai petugas kewalahan karena truk yang mengangkut material batu dan bahan lainnya sering kali melanggar jam operasional yang ditentukan oleh pemerintah setempat. Hal ini berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat sekitar.
Pria yang akrab dipanggil KDM ini juga menyadari bahwa masyarakat kini sudah merasa sangat terganggu. Jalan raya yang biasanya digunakan untuk lalu lintas sehari-hari kini menjadi lautan truk. Mereka mengalami stres dan kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari.
“Kami melihat bahwa para pengusaha abai terhadap ketentuan yang ada. Mereka lebih memprioritaskan keuntungan usaha daripada tanggung jawab sosial dan lingkungan,” ujar Dedi Mulyadi.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa pengusaha tambang sering kali menggunakan jalan yang baru saja diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat. Truk tambang memiliki bobot yang sangat berat, sehingga dapat menyebabkan kerusakan jalan dalam waktu singkat. Hal ini berpotensi membuat pembangunan yang telah dilakukan menjadi sia-sia.
“Jalan yang baru saja diperbaiki kini sudah diinjak oleh truk tambang. Ini akan merusak kualitas jalan dan menghancurkannya dalam waktu dekat. Pemerintah membuang uang ratusan miliar hanya untuk pembangunan yang tidak bertahan lama,” ujarnya.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa jika para pengusaha tambang tetap tidak patuh terhadap aturan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas. Tujuannya adalah agar mereka sadar dan tidak mengulangi perbuatan yang merugikan masyarakat.
“Jika hanya memikirkan keuntungan usaha sendiri, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan. Sanksi yang diberikan bisa berupa penutupan sementara selama proyek pembangunan berlangsung atau bahkan penutupan permanen,” ujar KDM.
Ia menekankan bahwa pemerintah akan terus memantau dan mengawasi aktivitas tambang di wilayah tersebut. Langkah-langkah yang diambil harus sejalan dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Dedi Mulyadi berharap para pengusaha tambang dapat lebih sadar dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.
