Badaruddin: Monitoring Kependudukan Jadi Kunci Data Valid Surabaya
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Rab, 24 Sep 2025
- comment 0 komentar
Moh. Badaruddin, Direktur CDEP
DIAGRAMKOTA.COM – Rapat Komisi A DPRD Surabaya bersama Dispendukcapil, camat, lurah, hingga sejumlah ketua RW Simolawang menghasilkan rekomendasi penting, salah satunya pencabutan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surabaya terkait layanan pecah kartu keluarga (KK).
Direktur Center Development Economics and Politics (CDEP), Badaruddin, menilai kasus ini mencerminkan lemahnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif.
“Surat Edaran itu seharusnya tidak lahir tanpa koordinasi. Sekda sebagai eksekutor kebijakan wali kota wajib melibatkan dinas terkait, bahkan DPRD, sebelum mengeluarkan aturan yang menyangkut hajat hidup warga,” tegasnya, Selasa (23/9/2025).
Menurutnya, kejadian serupa tidak boleh terulang kembali. Badaruddin menekankan pentingnya monitoring kependudukan yang konsisten demi tertib administrasi.
“Dispendukcapil harus rutin turun ke lapangan, tidak cukup hanya menunggu laporan. Validitas data kependudukan akan sangat berpengaruh pada kualitas kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Kepala Dispendukcapil Surabaya dalam rapat itu juga sudah memaparkan alasan lahirnya surat edaran secara terbuka. Hasil diskusi menunjukkan niat baik dari semua pihak, baik pemerintah, DPRD, maupun masyarakat, untuk memperbaiki tata kelola kependudukan.
Badaruddin menambahkan, pendataan tidak boleh berhenti di kawasan padat penduduk.
“Survei harus menyasar apartemen, rumah susun, kos, hingga homestay. Bahkan izin apartemen dan kos mewah yang berimplikasi pada pajak daerah harus dikontrol secara berkala,” jelasnya.
Selain itu, sinergi lintas instansi juga dinilai penting.
“Dispendukcapil bisa bekerja sama dengan Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja untuk memantau izin tinggal tenaga kerja asing. Data yang akurat akan menjaga ketertiban sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah,” pungkas Badaruddin. ***
