DIAGRAMKOTA.COM – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Rabu (7/5/2025) di Balai Agung, Balai Kota. Pelantikan tersebut mengacu pada sejumlah surat dan keputusan resmi, di antaranya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6419/B-BM.02.01/SD/K/2025 tertanggal 27 April 2025, Nomor 6680/B-BM.02.01/SD/K/2025 tertanggal 2 Mei 2025, dan Nomor 04092/R-AK.02.03/SD/K/2025 mengenai rekomendasi pengisian dan mutasi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Selain itu, pelantikan juga didasari Surat Ketua DPRD DKI Nomor 365/KG.04, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-2195 Tahun 2025, serta Keputusan Gubernur DKI Nomor 385 Tahun 2025 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI.
Dalam dokumen resmi tersebut disebutkan bahwa pengisian jabatan ini dimaksudkan untuk memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Proses seleksi melibatkan BKN dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Namun, di balik pelantikan ini, muncul dugaan adanya kecurangan. Seorang ASN di Kedeputian Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi berinisial SW mengungkapkan adanya campur tangan salah satu pimpinan DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI berinisial MM.
“Ada sekitar 20 orang-an yang dilantik itu orangnya kader PDIP yang sekarang menjadi pimpinan di DPRD DKI yang berinisial IM, Dia berkolaborasi dengan Sekda DKI Jakarta berinisial MM, agar bisa meloloskan mereka tanpa sepengetahuan Gubernur. Sayang sekali Bapak Gubernur Pramono Anung tidak menyadari akan hal itu, karena beliau memang tidak tahu, ada permainan dibelakang itu,” ujar SW, Senin (11/8/2025).
Menurut SW, informasi tersebut ia peroleh dari empat anggota DPRD DKI yang juga kader PDIP, masing-masing berinisial IDM, PN, PS, dan MS. SW mengungkapkan, IM disebut menjalankan arahan dari kekasihnya berinisial DDY, dibantu oleh tangan kanannya yang berinisial HMT.
“IM dengan backup dari pimpinan KPK periode sekarang sering memanggil dan memaksa kepala dinas, direktur utama BUMD DKI Jakarta dan kontraktor ke ruangannya untuk ngatur proyek, bersama dengan operator Pacarnya yang berinisial DDY yaitu HMT dan UDN serta WSN selaku staff Gubernur DKI Jakarta sering terlihat main ke ruangan IM untuk melakukan kongkalikong dan sering juga terlihat main ke ruangan Sekda MM untuk berkoordinasi,” ungkap SW.
SW juga memperingatkan Gubernur agar waspada terhadap rencana pelantikan pejabat eselon III dan IV mendatang. Ia menilai pihak yang sama berpotensi kembali melakukan intervensi.
“Mereka sudah pasang kuda-kuda untuk menaruh orang-orangnya di jajaran pejabat eselon 3 dan eselon 4 yang rencananya akan dilantik berikutnya, terutama untuk jabatan camat, lurah dan dinas teknis. Pak Gubernur Pramono harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi,” tegas SW.
Hingga berita ini diterbitkan, pimpinan DPRD DKI berinisial IM dan Sekda DKI Marullah Matali belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan tersebut.(Dk/Ais)
