DIAGRAMKOTA.COM – Komisi C DPRD Surabaya menekankan untuk melakukan evaluasi soal perkembangan transportasi publik, khususnya terkait dengan feeder atau wira wiri.
Hal tersebut diutarakan seusai menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya diruang komisi C DPRD Kota Surabaya (04/06/2025).
Sukadar, Anggota Komisi C dari Fraksi PDIP, mengatakan bahwa Kota Surabaya itu butuh feeder kurang lebih sekitar 30 rute, tapi saat ini baru ada 11. Artinya, masih banyak pekerjaan rumah Pemerintah Kota untuk benar-benar mendekatkan masyarakat dengan tempat aktivitas mereka,” ujar Sukadar dengan nada tegas.
Menurut Sukadar, kebutuhan rute feeder bukan hanya sekadar memperbanyak jalur, namun juga memperluas jangkauan hingga ke wilayah-wilayah padat penduduk, perkampungan, serta daerah yang memiliki pusat aktivitas penting seperti pabrik, sekolah, kampus, dan pusat perbelanjaan.
“Transportasi murah bukan hanya yang lewat jalan-jalan utama. Harus bisa masuk ke kampung-kampung. Banyak warga yang tinggal di perkampungan dan mereka harus bisa terhubung ke tempat kerja, sekolah, atau mall. Itu esensi dari kompleksitas kota modern seperti yang tertuang di RPJMD,” lanjutnya.
Sukadar menekankan bahwa target 30 rute feeder sudah seharusnya menjadi bagian dari prioritas pembangunan transportasi publik berkelanjutan yaitu RPJM milik pemerintahan kota. Disana sudah berbunyi compact city atau mendekatkan antara masyarakat dengan tempat-tempat aktifitas.
Ia menyayangkan banyak titik vital yang sebelumnya pernah terlayani oleh lyn bemo kini menjadi “blank spot” transportasi karena lyn sudah tidak beroperasi.
“Ketika Lyn masih ada, masyarakat merasa terbantu. Sekarang Lyn mati, tapi feeder belum menggantikan. Ini yang harus dikejar,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Dari sisi anggaran, Sukadar menyebut bahwa pengadaan feeder sangat rasional dan efisien. Menurutnya, satu rute feeder hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp6 miliar per tahun, sehingga dengan tambahan 10 rute saja hanya membutuhkan Rp60 miliar, yang dinilai bukan angka besar bagi APBD Surabaya.
“Kalau memang dibutuhkan 19 rute tambahan, tinggal dikalikan saja kebutuhan kendaraan dan biaya. Tidak sampai ratusan miliar. Ini realistis, dan harus diprioritaskan,” kata Sukadar.
Ia juga meminta Dinas Perhubungan melakukan kajian serius, termasuk menyusun skala prioritas pembangunan feeder, dan jangan sampai kebutuhan publik ini justru terkena rasionalisasi anggaran.
“Skala prioritas ini jangan sampai tersisih kalau ada rasionalisasi. Kalau perlu, masukkan saat PAK (Perubahan Anggaran Keuangan),” imbuhnya.
Menutup pernyataannya, Sukadar menegaskan bahwa transportasi murah adalah kebutuhan mendesak rakyat.
“Ini bukan sekadar wacana. Masyarakat kita benar-benar butuh angkutan murah, terjangkau, dan nyaman. Itu tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat untuk terus mendorong agar program ini berjalan,” pungkasnya.