GSNI Surabaya Pasang Badan! Wacana Penulisan Ulang Sejarah Dinilai Pengkhianatan

DIAGRAMKOTA.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) Surabaya menyatakan keprihatinan mendalam atas wacana penulisan ulang sejarah Indonesia yang mulai ramai dibahas oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kebudayaan.

Ketua DPC GSNI Surabaya, Reyki Khairan Ananta, menegaskan bahwa sejarah tidak boleh dipermainkan sesuai kepentingan politik atau narasi sepihak. Menurutnya, sejarah harus berdiri atas dasar objektivitas dan kebenaran ilmiah, bukan menjadi alat kekuasaan yang dapat dipoles seenaknya.

“Kami menolak segala bentuk manipulasi sejarah, termasuk penghilangan atau pengaburan peran penting tokoh seperti Bung Karno,” tegas Reyki, Kamis (12/6/2025).

Bahaya Penulisan Ulang Sejarah: Hilangnya Peran Bung Karno dan Luka Orde Baru

GSNI Surabaya menilai, beberapa narasi sejarah saat ini telah mengalami distorsi. Salah satunya adalah mulai terpinggirkannya peran Ir. Soekarno dalam buku pelajaran dan narasi publik. Di sisi lain, masa Orde Baru yang sarat dengan pelanggaran hak asasi manusia dikhawatirkan justru akan dibersihkan dari catatan kelamnya.

“Ini bukan sekadar penyesuaian, tapi bentuk nyata pengkhianatan terhadap integritas sejarah dan masa depan generasi muda,” tambah Reyki.

Sejarah kelam seperti peristiwa 1965, Petrus, Talangsari, hingga reformasi 1998 tidak boleh dihapus. Jika itu terjadi, maka bangsa ini sedang mengulang kesalahan masa lalu dengan membiarkan kebenaran dikaburkan.

GSNI Desak Libatkan Sejarawan Independen dalam Revisi Kurikulum

GSNI Surabaya juga mengkritisi proses revisi kurikulum sejarah nasional yang sejak tahun 2020 terus dievaluasi. Mereka menyoroti isu penghapusan sejarah sebagai mata pelajaran wajib yang sempat mencuat dan memicu polemik luas.

Walau Kementerian telah mengklarifikasi bahwa sejarah tetap menjadi bagian penting dalam pendidikan, GSNI tetap khawatir adanya narasi yang sengaja disesuaikan demi kepentingan tertentu.

GSNI Surabaya mendesak agar pemerintah wajib melibatkan sejarawan independen dalam setiap revisi sejarah. “Sejarah bukan milik penguasa. Sejarah milik rakyat dan kebenaran. Penulisannya harus transparan, akademis, dan terbuka untuk dikritisi,” ujar Reyki.

Menjaga Ingatan Kolektif Bangsa, GSNI Ajak Pelajar dan Mahasiswa Bergerak

Reyki juga mengingatkan, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya, baik masa kejayaan maupun masa kelamnya.

“Kalau penulisan ulang sejarah dilakukan untuk memperbaiki kesalahan faktual, itu sah. Tapi kalau untuk menghapus luka sejarah dan menyenangkan penguasa, itu bahaya,” tegasnya.

GSNI Surabaya menyerukan kepada seluruh pelajar, mahasiswa, dan masyarakat untuk menjaga ingatan kolektif bangsa dan tidak membiarkan sejarah dikaburkan.

“Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas Merah, seperti yang dikatakan Bung Karno,” tutup Reyki. (@)