Wapres Simulacrum ditengah Krisis
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Selasa, 15 Apr 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Namun sayangnya, kursi nomor dua Republik ini lebih sering terlihat dalam momen-momen protokoler, seakan tugas kenegaraan tertinggi adalah memastikan lalu lintas mudik berjalan lancar dengan “cek CCTV”, bukan menyusun strategi kebijakan untuk mengangkat harkat hidup rakyat.
Dalam pandangan sosiolog Max Weber, politik bukanlah arena simbolik, melainkan panggilan untuk bertindak demi kepentingan kolektif. Ketika kekuasaan hanya dikapitalisasi untuk kehadiran simbolik tanpa fungsi substantif, maka negara kehilangan energi moralnya. Ini bukan sekadar kegagalan peran, melainkan kegagalan representasi.
Konsep simulacra dari Jean Baudrillard menjadi relevan di sini. Dalam bukunya Simulacra and Simulation, Baudrillard menyebut bahwa dalam masyarakat postmodern, simbol-simbol telah menggantikan realitas—hingga yang tersisa hanyalah kemiripan akan otoritas, bukan otoritas itu sendiri.
Wapres hari ini hadir sebagai citra kekuasaan, bukan sebagai pelaku kekuasaan itu sendiri. Ia adalah wajah kekuasaan yang tidak mengandung kebijakan.
Di tengah keresahan masyarakat, rakyat tidak butuh pejabat yang memantau lalu lintas dari balik layar, tapi pemimpin yang turun ke lapangan, berbicara langsung dengan buruh yang di-PHK, petani yang tak mendapat pupuk, guru honorer yang digaji tak layak, dan warga miskin kota yang tertimpa penggusuran.
Ketiadaan substansi ini bukan sekadar soal pribadi, tapi juga mencerminkan desain kekuasaan yang anti-meritokrasi. Jabatan Wapres hari ini hadir bukan sebagai hasil pertimbangan kompetensi, pengalaman, atau kapasitas intelektual dan kepemimpinan, tetapi sebagai produk dari politik warisan dan dinasti.
Dalam konteks ini, kita bisa melihat kerangka kerja theory of elite circulation dari Vilfredo Pareto, yang menyebut bahwa kekuasaan akan terus berputar di antara kelompok elite yang sama, sehingga perubahan hanya tampak di permukaan—sementara struktur kekuasaan tetap stagnan.
Lebih jauh, realitas di lapangan menunjukkan bahwa rakyat tidak melihat manfaat langsung dari keberadaan Wapres.
Dalam survei sosial dan percakapan publik, hampir tidak ada yang bisa menyebutkan kebijakan strategis atau kontribusi signifikan yang berasal dari Wapres hari ini. Ia nyaris tidak memiliki legacy, tidak memimpin isu apapun yang penting, dan tidak menyuarakan kepentingan publik dalam forum nasional maupun internasional.
