Migrant Watch Kritik Tajam, Program MBG Lebih Mendesak dari Lapangan Kerja?

DIAGRAMKOTA.COM – Pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, yang menyebut Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) lebih mendesak dibandingkan penciptaan lapangan kerja, menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.

Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan, menilai pernyataan tersebut tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi ekonomi nasional.

“Seorang menteri yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional seharusnya memiliki visi yang lebih jelas. Jika MBG lebih diprioritaskan dibanding penciptaan lapangan kerja, masa depan bangsa ini bisa semakin terancam,” ujar Aznil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Darurat Lapangan Kerja, Pengangguran Terus Meningkat

Menurut Aznil, Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat ketenagakerjaan. Setiap tahun, negara membutuhkan 3,6 hingga 4 juta lapangan kerja baru, sementara angka pengangguran masih berada di kisaran 7,5 juta orang.

“Ini berarti jutaan keluarga masih kesulitan mencari nafkah. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, angka pengangguran akan terus meningkat,” jelasnya.

Lebih dari itu, kondisi ketenagakerjaan juga diperburuk oleh tingginya angka pekerja informal dan setengah pengangguran.

“Sebanyak 29% angkatan kerja adalah setengah pengangguran, bekerja di bawah jam normal dengan penghasilan yang tidak mencukupi. Sementara itu, 60% pekerja Indonesia masih terjebak di sektor informal, tanpa jaminan sosial dan kepastian pendapatan,” tambahnya.

MBG? Pemerintah Diminta Fokus pada Solusi Jangka Panjang

Aznil menegaskan bahwa solusi utama dalam mengatasi kemiskinan adalah penciptaan lapangan kerja yang layak.

“Bagaimana mungkin kita berbicara tentang makanan bergizi gratis sementara jutaan rakyat tidak memiliki pekerjaan? Memberikan bantuan tanpa menyediakan peluang kerja hanya akan menciptakan ketergantungan berkepanjangan,” tegasnya.

Ia mendesak pemerintah untuk lebih fokus pada strategi konkret, seperti mendorong investasi industri padat karya, memperluas akses tenaga kerja ke pasar global, serta meningkatkan keterampilan pekerja agar lebih kompetitif.

“Jika pemerintah benar-benar ingin mengatasi kemiskinan, caranya bukan sekadar memberi ikan, tetapi menyediakan kail. Program bantuan seperti MBG memang bermanfaat, tetapi tidak bisa menjadi prioritas utama dibandingkan penciptaan lapangan kerja,” tambahnya.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional, Bappenas diharapkan lebih fokus pada solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis ketenagakerjaan.

“Indonesia tidak butuh retorika, tetapi langkah nyata. Jika kita gagal memanfaatkan bonus demografi dengan kebijakan yang tepat, bangsa ini akan semakin terpuruk,” pungkas Aznil Tan. (dk/@)