Tidak Transparan Terhadap Penghuni,DPRD Surabaya Desak Pengelola Apartemen Bale Hinggil Di Audit
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Rabu, 26 Feb 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Penghuni Apartemen Bale Hinggil, di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno (MERR), Surabaya melakukan protes kepada pihak pengembang karena akses terhadap aliran listrik dan air pada hunian mereka dicabut secara sepihak.
Menanggapi Hal ini, Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Josiah Michael mendesak pengelola Apartemen Bale Hinggil, Jalan Dr. Ir. H. Soekarno (MERR), Surabaya untuk segera diaudit.
Josiah menyebut, pemutusan aliran listrik dan air sejak Selasa 25 Februari 2025, akibat polemik tunggakan service charge (IPL), yang dibebankan pengelola tanpa sepengetahuan penghuni. Sehingga memunculkan anggapan pihak pengelola tidak transparan.
“Bale Hinggil kembali memutus listrik dan juga air warga penghuninya, karena sistem penagihan IPL (Iuran Pemeliharaan Lingkungan) dijadikan menjadi satu dengan tagihan listrik dan air,” papar Josiah di Gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu 26 Februari 2025.
Josiah menjelaskan, dirinya beserta Wakil Walikota Armuji telah melakukan pendampingan terhadap penghuni Apartemen Bale Hinggil. Kata dia, pihak pengelola ini dicurigai tidak transparan serta telah melanggar sejumlah peraturan tentang pengelolaan listrik dan air.
“Mereka tidak transparan terhadap pengelolaan dana service charge, IPL-nya, dan tadi telah disepakati, kita berikan waktu lima bulan ke depan paling cepat. Untuk (pihak pengelola Bale Hinggil) menyelesaikan laporan keuangan dan dilakukan audit,” tandasnya.
Sebab, lanjut politikus PSI ini, pihak pengelola Bale Hinggil dalam menetapkan service charge atau IPL belum sesuai dengan aturan perundang-undangan. Di mana, dalam penetapan besaran service charge atau IPL, Bale Hinggil hanya membandingkannya dengan tagihan apartemen-apartemen lain.
“Tadi yang agak meragukan, mereka (pengelola) ini mengaku hanya membandingkan pengelolaan apartemen mereka dengan apartemen lainnya. Ini kan seharusnya bukan begitu,” ucap Josiah.
Sebab, komponen untuk menghitung IPL atau service charge telah diatur dalam undang-undang, dengan besaran dan juga komponen yang dihitung berdasarkan standar yang jelas. Bukan berdasar perbandingan antar apartemen.
“Nah ini juga yang jadinya mempertebal kecurigaan warga, kalau pengelola ini mengambil keuntungan di situ,” tambahnya.
Sedangkan, untuk kebutuhan listrik dan air warga penghuni Apartemen Bale Hinggil, Josiah telah meminta pihak pengelola untuk menghidupkan kembali listrik dan air sesegera mungkin.
“Tadi telah mediasi dan akhirnya disepakati untuk listrik dan air ini dinyalakan sendiri. Sambil menunggu proses pemisahan rekening penagihan IPL service charge dan tagihan listrik air,” tutupnya.
