DIAGRAMKOTA.COM – DPRD Kota Surabaya meminta agar penetapan Direktur Utama (Dirut) Kebun Binatang Surabaya (KBS) segera dilakukan guna meningkatkan pengelolaan salah satu ikon wisata Kota Pahlawan tersebut.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Bagas Iman Waluyo, menekankan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Wali Kota Surabaya, namun percepatan ini dinilai penting agar KBS bisa semakin berkembang.
“Kewenangan penuh ada di tangan Pak Wali Kota Surabaya untuk mengumumkan siapa yang akan ditunjuk sebagai Dirut KBS. Saat ini masih dijabat oleh Plt,” ujar Bagas saat dikonfirmasi, Selasa (11/2/2025).
Politisi Partai Gerindra itu menilai bahwa KBS sudah dikelola dengan cukup baik. Namun, dengan adanya Dirut definitif, keputusan-keputusan strategis terkait pengembangan KBS bisa lebih cepat diambil.
“Kalau sudah ada direktur yang tetap, tentu pengelolaan KBS akan lebih optimal. Program-program strategis bisa segera dijalankan dan pendapatan juga berpotensi meningkat,” tambahnya.
Bagas juga berharap sosok yang ditunjuk sebagai Dirut KBS nantinya memiliki pemahaman mendalam tentang sistem pengelolaan kebun binatang, serta memiliki rekam jejak di bidang konservasi satwa.
“Tidak hanya sekadar memahami sistem, tetapi juga sebaiknya punya pengalaman kerja di kebun binatang. Dengan begitu, saat masuk ke KBS, tidak perlu lagi banyak waktu untuk beradaptasi,” ujarnya.
Selain pengelolaan satwa dan pengembangan fasilitas, ada sejumlah persoalan yang membutuhkan keputusan segera dari Dirut KBS yang baru. Salah satunya adalah wacana kenaikan tarif masuk KBS yang saat ini masih dalam tahap kajian.
“Kami masih mengkaji usulan kenaikan tarif. Memang sudah cukup lama tarif KBS tidak naik, tapi di sisi lain, banyak masyarakat yang merasa keberatan jika ada kenaikan harga tiket,” jelas Bagas.
Selain itu, harga makanan dan minuman di kios-kios dalam area KBS juga menjadi perhatian. Menurutnya, perlu ada kajian lebih lanjut untuk menemukan keseimbangan antara harga jual yang wajar bagi pengunjung dan keberlangsungan usaha para pelaku UMKM di dalam KBS.
“Kami akan mengkaji kembali sistem harga makanan dan minuman di dalam KBS. Ini kan tempat wisata, jadi perlu dipertimbangkan bagaimana skema sewa kios serta harga bahan pokok agar tidak terlalu membebani pedagang maupun pengunjung,” katanya.
