Pemprov Jatim Prioritaskan Peningkatan SDM di Pesantren, Gelontorkan Dana Lebih 1 Triliun Rupiah
- account_circle Arie Khauripan
- calendar_month Senin, 14 Okt 2024
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus menunjukkan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sebagai Gerbang Nusantara Baru, Jatim memiliki lebih dari 6.600 pesantren yang menjadi pusat pendidikan diniyah bagi generasi muda.
Dalam lima tahun terakhir (2019-2024), Pemprov Jatim telah memprioritaskan program peningkatan SDM di pesantren. Salah satu upaya konkretnya adalah melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (Bosda Madin) dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS).
Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa program ini merupakan ujung tombak dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jatim.
Pemprov Jatim telah menggelontorkan dana lebih dari Rp 1 triliun untuk program BPPDGS dan Bosda Madin dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, alokasi dana mencapai Rp 200.456.190.000 yang akan didistribusikan ke 38 kabupaten/kota dalam enam bulan pembayaran.
Program ini menjangkau berbagai kalangan, termasuk santri, siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula dan Wustho, serta peserta program kejar Paket A/B dan Paket A/B di pondok pesantren.
Selain itu, program ini juga mendukung ustadz dan guru di madrasah diniyah, baik di tingkat SD/MI/Salafiyah maupun SMP/MTs. Program ini diluncurkan karena Madrasah Diniyah dianggap berperan penting dalam meningkatkan keimanan dan kecerdasan bangsa.
Dengan fokus pada peningkatan SDM di pesantren, Pemprov Jatim menunjukkan komitmennya dalam membangun generasi emas yang berakhlak mulia, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
“Tujuan Bosda Madin juga untuk meringankan beban orang tua, khususnya dari keluarga kurang mampu, agar dapat membiayai pendidikan santri dan siswa di Provinsi Jawa Timur,” jelas Adhy, Senin (14/10/2024).
Pemprov Jatim juga memperhatikan kesejahteraan para guru dengan alokasi honorarium kinerja bagi kepala sekolah dan guru PAUD, TK, SD, dan SMP non-PNS di Jatim sebesar Rp 19.368.000.000 per tahun.
Selain itu, untuk meningkatkan kualitas SDM lulusan pesantren, Pemprov Jatim menyediakan beasiswa S1, S2, dan S3 bagi santri dan guru madrasah diniyah sejak 2019-2024, dengan total 5.683 penerima beasiswa.
Adhy menawarkan jumlah penerima beasiswa: 3.080 untuk program S1, 1.355 untuk S2, 130 untuk S3, serta 995 penerima beasiswa program M1 dan M2 atau setara S1 dan S2 di Ma’had Aly, perguruan tinggi khas pesantren.
“Untuk program S1 di Universitas Al-Azhar Mesir, sudah ada 123 mahasiswa yang kami kirim dengan beasiswa Pemprov Jatim. Ini merupakan upaya besar dalam meningkatkan kualitas SDM di pesantren,” ungkapnya.
Untuk infrastruktur pendidikan, Pemprov Jatim mengalokasikan Rp 157.080.473.527 untuk pembangunan sarana infrastruktur di 615 lembaga pendidikan, termasuk PAUD, TK, SD, SMP, PKBM, SMA, SMK, dan pesantren di seluruh Jatim.
Pemprov Jatim juga menjalankan program Pendidikan Kesetaraan Vokasi dengan anggaran Rp 4.999.500.000 yang menyasar 11 kabupaten dengan IPM rendah di Jatim.
“Kami optimis dengan program yang telah dan akan dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas SDM Jatim untuk menuju Indonesia Emas 2045 serta mengukuhkan posisi Jatim sebagai Gerbang Nusantara Baru,” tutup Adhy.
Dengan fokus pada peningkatan SDM di pesantren, Pemprov Jatim menunjukkan komitmennya dalam membangun generasi emas yang berakhlak mulia, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
“Program ini diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu membawa Jatim menuju kemajuan yang lebih baik,” tuturnya. (dk/akha)
- Penulis: Arie Khauripan
Saat ini belum ada komentar