Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » PERISTIWA » DAERAH » KPU Sidoarjo Pastikan Logistik Pilkada 2024 Aman: Penyortiran Surat Suara Bupati-Wakil Bupati Dimulai

KPU Sidoarjo Pastikan Logistik Pilkada 2024 Aman: Penyortiran Surat Suara Bupati-Wakil Bupati Dimulai

  • account_circle Adis
  • calendar_month Sen, 28 Okt 2024
  • comment 0 komentar

Diagramkota.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo memastikan kebutuhan logistik berupa kertas surat suara untuk pemilihan Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo yang dilaksanakan pada 27 November mendatang, sudah terpenuhi.

 

Kepastian ini disampaikan Ketua KPU Sidoarjo Fauzan Adhim saat ditemui di sela-sela Kegiatan Rapat kordinasi (Rakor) persiapan acara debat kedua Paslon Bupati-Wakil Bupati, pada Minggu (27/10) siang.

 

Menurut Fauzan,sesuai dengan perjanjian kontrak pengadaan kertas surat suara, PT Temprina selaku rekanan terpilih untuk penyedia jasa kertas suara Pemilukada tahun 2024 ini, pada Sabtu (26/10) tepat pukul 17.15 kemarin, telah memenuhi kewajibannya. Sebanyak 1.519.796 lembar surat suara telah dikirim ke KPU Sidoarjo.

 

Disaksikan oleh Jajaran petugas pengamanan dari Polres Sidoarjo, Bawaslu, Sekretariat dan Ketua serta Divisi Logistik dan gudang KPU, proses bongkar muat surat suara yang dikemas menjadi 760 koli/Box berlangsung lancar dan aman.

 

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa KPU sengaja memesan kertas surat suara lebih banyak dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT sekitar 1.4 juta). Karena pengalaman sebelumnya banyak kertas suara yang rusak atau tidak layak pakai.

 

“Maka surat suara yang sudah terkirim ini kita lakukan proses penyortiran.Kami berharap proses sortir surat suara ini sudah bisa kelar maksimal 4 hari.”paparnya.

 

“Untuk sementara saat ini kita sudah rekrut 150 pekerja lepas untuk proses sortir.Tidak menutup kemungkinan kita akan menambah lagi jumlah pekerja bila diperlukan,”ungkap Fauzan.

 

Ditambahkan dari kordinasi yang dilakukan dengan pihak penyedia jasa, kebutuhan logistik surat suara untuk Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur (PGWG) rencananya akan dikirim pada tanggal 3 November.

 

“Ya kita kasih waktu maksimal sampai tanggal 4 lah,” ujar Fauzan. (Dk/di)

  • Penulis: Adis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Semangat Warga Desa Janti Dukung Ketahanan Pangan, Manfaatkan Pekarangan Kosong untuk Tanam Kangkung

    Semangat Warga Desa Janti Dukung Ketahanan Pangan, Manfaatkan Pekarangan Kosong untuk Tanam Kangkung

    • calendar_month Jum, 25 Apr 2025
    • account_circle Adis
    • visibility 29
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Warga Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, menunjukkan semangat gotong royong dalam memanfaatkan lahan kosong di lingkungan mereka untuk kegiatan produktif. Pada Jumat (25/4/2025), warga bersama Bhabinkamtibmas setempat, Bripda Rinaldi, melaksanakan kegiatan penanaman sayur kangkung sebagai bagian dari gerakan ketahanan pangan Polresta Sidoarjo Polda Jatim. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kolaborasi antara masyarakat […]

  • HUT ke 65 pepabri

    HUT Ke-65, DPD PEPABRI Jatim Gelar Wayang Kulit

    • calendar_month Sen, 16 Sep 2024
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 40
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – HUT ke-65 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (PEPABRI) yang kali ini bertajuk ‘Rajut Persatuan Demi Keutuhan Bangsa’ sebuah pagelaran wayang kulit diadakan pada Minggu (15/9/2024) malam. Pagelaran wayang kulit itu didalangi oleh Ki Anom Dwijo Kangko dengan lakon Wisanggeni Duto. Pagelaran wayang kulit ini juga […]

  • Legislator PSI Minta Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Hapus

    Legislator PSI Minta Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Hapus

    • calendar_month Rab, 22 Jan 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 49
    • 0Komentar

    Pendapatan dari Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) jauh dari target, dari Rp60 miliar yang ditargetkan hanya tercapai Rp25 miliar pada APBD 2024. Untuk itu dewan sarankan lebih baik dihapus saja retribusi parkir TJU, karena dengan pendapatan seperti itu tidak signifikan terhadap PAD Kota Surabaya.

  • Polres Mojokerto Angkat Bicara Soal Komplotan Pencuri Kabel, Ini Klarifikasinya!

    Polres Mojokerto Angkat Bicara Soal Komplotan Pencuri Kabel, Ini Klarifikasinya!

    • calendar_month Ming, 15 Jun 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 35
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Polres Mojokerto akhirnya memberikan klarifikasi tegas terkait viralnya informasi soal komplotan pencuri kabel tembaga milik PT Telkom Indonesia yang disebut tidak diproses secara hukum. Satreskrim Polres Mojokerto menegaskan, proses hukum tetap berjalan, namun kendala utama terletak pada belum adanya laporan resmi dari pihak korban. Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Nova Indra Pratama, menyampaikan […]

  • YLPK Jatim Bergerak Cepat Menyikapi Beredarnya Framing Isu Bahan Berbahaya Asbes Penyebab Asbestosis

    YLPK Jatim Bergerak Cepat Menyikapi Beredarnya Framing Isu Bahan Berbahaya Asbes Penyebab Asbestosis

    • calendar_month Sen, 2 Des 2024
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 39
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Yayasan Lembaga Perlidungan Konsumen Jawa Timur (YLPK Jatim) mengklarifikasi pelaku usaha asbes yang tergabung dalam Fiber Cement Manufacturers Association (FICMA) terkait adanya framing isu bahan berbahaya asbes yang dapat menyebabkan penyakit asbestosis yang menyesatkan konsumen, di ruang meeting Graha Pasific Jl. Jendral Basuki Rachmat No. 87-91 Surabaya pada tanggal 15 November 2024. Pertemuan […]

  • AHBI Akan Mengelar Pendidikan Pajak, Penegakan Hukum Perpajakan Pilar Keadilan

    AHBI Akan Mengelar Pendidikan Pajak, Penegakan Hukum Perpajakan Pilar Keadilan

    • calendar_month Jum, 25 Okt 2024
    • account_circle Arie Khauripan
    • visibility 39
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Penegakan hukum di bidang perpajakan merupakan fondasi penting dalam membangun sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Keberadaannya tidak hanya menjamin kepatuhan wajib pajak, tetapi juga bisa melindungi wajib pajak. Bayangkan seorang pengusaha yang telah patuh membayar pajak selama bertahun-tahun, namun tiba-tiba dihadapkan pada tuntutan pajak yang tidak adil. Penegakan hukum yang kuat akan […]

expand_less