Diagramkota.com Surabaya – Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mohammad Faridz Afif, berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan mitra kerja Komisi B.
Ditemui awak media pasca pengesahannya sebagai ketua, Afif mengungkapkan rencananya untuk menjalankan berbagai fungsi pengawasan, terutama terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kedepan ini, mulai besok kami tancap gas untuk melakukan ta’aruf bersama mitra kerja Komisi B, agar kinerja-kinerja kedewanan dan fungsi pengawasan berjalan dengan baik,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis (17/10/2024), di Kantor DPRD Surabaya.
Ketika ditanya tentang fokus kerja Komisi B, Afif menegaskan pentingnya soliditas dan kerja sama dalam tim, serta hubungan yang harmonis dengan mitra kerja.
“Satu, Komisi B sudah kompak bersama-sama, solid, terus bisa berkolaborasi dengan mitra kerja. Bisa satu ritme, satu arah dan tujuan bersama-sama dalam lima tahun ini dalam membangun Kota Surabaya,” jelasnya.
Komisi B akan memprioritaskan pengawasan terhadap BUMD yang tidak sehat agar dapat kembali produktif dan memberikan kontribusi kepada pemerintah. Afif menyebut bahwa banyak BUMD di Kota Surabaya yang perlu pembenahan untuk memastikan penghasilan dan kinerja mereka meningkat.
“Kami akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap BUMD agar mereka bisa meningkatkan penghasilannya dan tidak mengalami kerugian. Paling tidak, BUMD harus memberikan dividen kepada Pemkot Surabaya,” lanjutnya.
Perubahan BUMD Menjadi Perseroda: Peluang dan Tantangan
Menanggapi rencana perubahan BUMD menjadi Perseroda (Perseroan Daerah), Afif menyambut baik ide tersebut, namun menekankan perlunya kajian mendalam.
“BUMD yang akan berubah menjadi Perseroda ini menurut kami bagus. Nanti akan kita kaji bersama anggota Komisi B, di mana titik kekurangan, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana langkah ke depan,” katanya.
Afif menyadari bahwa perubahan ini akan membawa dampak besar dalam tata kelola BUMD dan perlu persiapan matang untuk memastikan transisi berjalan dengan baik.
“Karena PD menjadi Perseroda, ini berarti ada perubahan besar yang harus kita pelajari lebih lanjut,” tambah Afif.
Pengawasan dan Evaluasi Kinerja BUMD
Terkait evaluasi kinerja BUMD dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), Afif menyebut bahwa hasil pertemuan dengan mitra kerja akan menjadi acuan dalam menentukan langkah evaluasi selanjutnya.
“Evaluasi atau tidaknya, kita tunggu besok hasil pertemuan dengan mitra kerja. Laporan-laporan terkait kinerja dinas masing-masing akan kita kawal bersama seluruh anggota Komisi B demi warga Kota Surabaya,” ungkapnya.
Afif juga menekankan bahwa prioritas utama Komisi B adalah memastikan BUMD terus berkembang dan memberikan hasil yang positif bagi Kota Surabaya.
“Prioritas kami adalah agar BUMD memberikan deviden kepada Pemkot setiap tahunnya. Karena ini bisnis, harus ada perkembangan yang nyata,” tegasnya.
Sebagai mantan Ketua Badan Pengawas RPH, Afif mengaku memiliki pemahaman tentang restrukturisasi BUMD dan optimis dapat membawa perubahan signifikan melalui peran pengawasan yang ketat.
“Karena saya mantan Ketua Badan Pengawas RPH, saya tahu sedikit tentang proses menata BUMD,” pungkasnya.
