Diagram Kota Surabaya – Keputusan Presiden Joko Widodo untuk memberikan izin penambangan kepada ormas agama telah menimbulkan perdebatan yang sengaja di kalangan berbagai kelompok.
Fahrul Muzaqqi seorang pengamat politik di Universitas Airlangga (UNAIR), mengatakan bahwa keputusan ini dapat memiliki konsekuensi politik. Fahrul percaya bahwa keputusan ini bukanlah kesempatan bagi ormas, tetapi berpotensi menimbulkan masalah baru di masa depan.
Menurutnya, ormas yang terlibat dalam keputusan ini secara tidak langsung akan memiliki hutang politik. Meskipun ada perpecahan kemerdekaan, bahwa ormas agama yang menerima keputusan ini memiliki pertimbangan moral tertentu. Dia berharap bahwa para elit ormas dapat menjaga martabatnya agar tidak menjadi “sandera politik.”
Ketika ormas yang menerima keputusan ini, mereka secara tidak langsung menjadi mitra politik. Ini adalah tantangan bagi ormas untuk tetap objektif dan tidak hanya menjadi “stempel” pemerintah. Ini adalah tantangan bagi ormas dalam konsesi penambangan.
Ketika ada ormas yang menyambut baik keputusan ini, secara tidak langsung ormas tersebut akan menjadi partner politik. Disinilah peran ormas diuji agar tetap objektif dan tidak hanya menjadi ‘stempel’ pemerintah.
“Ini justru menjadi tantangan bagi para ormas dalam konsesi penambangan,” ujar Fahrul dalam rilisnya diterima diagramkota.com, Sabtu (22/6/2024].
Fahrul juga menjelaskan tiga tantangan utama bagi ormas agama yang ikut andil dalam pengelolaan lahan tambang ini.
Pertama, mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, memberikan pertimbangan yang obyektif dan kritis. Ketiga, menjaga identitasnya sebagai masyarakat sipil yang berorientasi pada kemaslahatan umat yang lebih utama, bukan pertimbangan bisnis.
Fahrul menilai, meski menghadapi tantangan yang pelik, konsesi itu dapat menjadi langkah percepatan positif bagi masyarakat. Ormas yang semula hanya pihak luar dalam memanfaatkan sumber daya alam, kini terlibat aktif untuk mengelolanya. Sehingga, ormas dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat.
Di sisi lain, Fahrul juga menyoroti kekhawatiran ormas akan terjerumus pada kepentingan elitnya sendiri. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah terus mengeluarkan keputusan ini. Selain itu, menurutnya, organisasi harus mempertimbangkan secara objektif.
“Ormas yang mendapatkan izin tambang harus bisa menjaga semangat kolektivitasnya, agar menjadi berkah. Jika tidak, maka ormas hanya akan terjerat pada kepentingan kelompok elit. Alih-alih menjadi berkah, jangan sampai keputusan ini malah menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” jelas Fahrul. (dk/akha)
