“Ini kan penting (buka-bukaan), karena sudah ramai di media massa saat itu. Ada dugaan penyalahgunaan, penyalahgunaan ya waktu itu beberapa komisioner KPU dipanggil, pejabat pemkot juga dipanggil,” lanjutnya.
Sementara itu, Maria Theresia Ekawati Rahayu menyatakan bahwa dia tidak mengetahui perkembangan terbaru dari kasus ini karena pada saat itu dia belum menjabat di Bakesbangpol. Dia menyarankan agar pertanyaan lebih lanjut mengenai anggaran Pilwali ditujukan langsung kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu.
“Kalau terkait dengan anggaran Pilwali yang sebelumnya mungkin sebaiknya ditanyakan kepada KPU ya, karena penyelenggara Pemilu itu adalah KPU dan Bawaslu, kebetulan pada waktu itu saya belum di Bakesbangpol,” elaknya.
Sekedar informasi, kasus ini menggambarkan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan dana publik dan kebutuhan akan transparansi dalam proses penegakan hukum terkait dugaan penyalahgunaan anggaran. (dk@)
