Surabaya tingkatkan layanan publik melalui posyandu kampung
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Selasa, 9 Des 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota Surabaya mulai menggabungkan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), menjadikannya sebagai pusat layanan publik yang paling dekat dengan masyarakat.
Tindakan ini menjadikan Posyandu tidak hanya menangani kesehatan anak balita, tetapi berkembang menjadi pusat informasi, pemantauan sosial, hingga pengaturan lingkungan di Balai RW.
Program tersebut disampaikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat melantik Rini Indriyani sebagai Ketua Umum Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kota Surabaya beserta jajaran yang berlangsung di Lobi Lantai 2 Balai Kota, Senin (8/12).
Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 mengenai Pusat Layanan Terpadu.
Eri menjelaskan model baru Pos Pelayanan Terpadu ini dibuat agar seluruh kebutuhan pokok masyarakat dapat ditangani dalam satu tempat pelayanan.
“Sebelumnya Posyandu hanya menitikberatkan pada kesehatan anak balita. Dengan konsep yang baru, lingkupnya jauh lebih luas, mulai dari pendidikan, sosial, keamanan hingga perlindungan masyarakat,” ujar Eri
Ia menekankan bahwa konsep ini akan berjalan bersamaan dengan program Kampung Pancasila yang telah lama dikembangkan oleh Pemkot.
Dua program ini, menurutnya, memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan layanan pemerintah hadir secara nyata di lingkungan terkecil.
“Pos Pelayanan Terpadu pada dasarnya berfungsi sebagai sekretariat Kampung Pancasila. Balai RW menjadi pusat aktivitas seluruh program Pemkot,” katanya.
Untuk memastikan kebijakan dapat dijalankan secara tepat, seluruh Pos Pelayanan Terpadu akan menerapkan Satu Data yang sudah terhubung dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Informasi lengkap tersebut mencakup jumlah siswa dari SD hingga SMA, data balita, status vaksinasi, kondisi nutrisi, serta kepatuhan jam malam untuk para pelajar.
“Semua keadaan akan diawasi secara langsung dari Balai RW. Dengan demikian, tindakan perbaikan dapat segera dilakukan,” ujar Eri.
Di sisi lain, Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Rini Indriyani menjelaskan bahwa layanan Posyandu Terpadu meliputi enam sektor SPM, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman serta perlindungan masyarakat dan sosial.
“Tugas utama tim pembina saat ini adalah memastikan semua elemen terintegrasi dalam satu sistem layanan di Pos Pelayanan Terpadu,” ujar Rini.
Rini juga menyoroti peran penting Kader Surabaya Hebat (KSH) dan PKK sebagai pelaku utama dalam gerakan di lapangan, karena satu kader mengurus 20 rumah tangga.
“Integrasi ini diharapkan mampu memastikan tidak ada warga yang terlewat dari pelayanan dasar, seperti vaksinasi, pendidikan, maupun perlindungan sosial,” tambahnya. ***
Saat ini belum ada komentar