Ribuan SPPG Fiktif dalam Program Makan Gratis Jadi Sorotan DPR RI
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Sabtu, 20 Sep 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Masalah dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
DIAGRAMKOTA.COM – Anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin, mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menyoroti beberapa permasalahan yang muncul, termasuk adanya indikasi keberadaan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak nyata.
Salah satu temuan utama adalah adanya dugaan bahwa sekitar 5.000 dari total 8.000 SPPG yang tercatat tidak memiliki keberadaan fisik yang jelas. Menurut informasi yang didapat, banyak dari SPPG ini hanya membuka akun tanpa memiliki lokasi nyata. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa SPPG tersebut dibuat hanya untuk dijual.
“BGN menyebut ada sekitar delapan ribu SPPG yang telah ditetapkan. Namun, lima ribu di antaranya tidak jelas keberadaannya. Ada yang hanya membuka akun, tetapi lokasi fisiknya tidak ada,” ujar Sahidin. Ia juga menyampaikan bahwa informasi dari Batam menunjukkan indikasi serupa.
Masalah lain yang diangkat oleh Sahidin adalah lemahnya sistem pengawasan BGN terhadap keberadaan dan operasional SPPG di lapangan. Ia mempertanyakan bagaimana BGN dapat memastikan bahwa semua SPPG benar-benar beroperasi sesuai dengan tujuan program MBG. Selain itu, ia juga menyebut bahwa banyak SPPG dikuasai oleh segelintir pihak tertentu, yang bisa saja menyebabkan penyalahgunaan dana atau sumber daya.
“Dari hasil survei kami, masih banyak kekurangan yang ditemukan. Ini menimbulkan pertanyaan besar: seperti apa sebenarnya pengawasan dari BGN?” tegasnya. Ia menilai bahwa sistem pengawasan yang kuat sangat penting untuk menjaga kualitas dan keandalan program ini.
Selain itu, Sahidin juga menyoroti koordinasi yang kurang baik antara BGN dengan pemerintah daerah. Menurutnya, pelaksanaan program MBG seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga sinergi antara pusat dan daerah sangat penting. Ia meminta agar BGN, baik pusat maupun daerah, segera menyelesaikan masalah ini, khususnya di wilayah Kepri.
“Jangan sampai program ini hanya sebatas ‘booking’, di mana akunnya sudah terdaftar lalu dijual. Kalau seperti ini, kita khawatir program prioritas Presiden Prabowo Subianto justru akan bermasalah,” ujarnya. Ia mengkhawatirkan bahwa jika tidak segera diperbaiki, program yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru bisa menjadi sarana untuk praktik tidak sehat.
Lebih lanjut, Sahidin juga menekankan pentingnya aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Ia menilai bahwa sistem pengawasan yang terpadu diperlukan agar potensi insiden, seperti keracunan makanan, dapat dicegah sejak dini. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan program ini dapat berjalan secara efektif dan aman bagi masyarakat yang membutuhkan.
Saat ini belum ada komentar