DPRD Jatim Desak Gubernur Untuk Segera Ambil Langkah Tegas Kekosongan Jabatan Pemimpin BUMD
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Minggu, 18 Mei 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Erik Komala, Anggota DPRD Jatim.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah menghadapi kondisi serius yakni kosongnya jabatan Komisaris dan Direksi yang berlarut-larut hingga nyaris setahun.
Hal ini menimpa empat BUMD besar, yakni PT BPR Jatim, PT Jatim Graha Utama (JGU), PT Panca Wira Usaha (PWU), dan PT Air Bersih Jatim.
Kondisi ini disorot tajam oleh Fraksi PPPâPSI DPRD Jatim, yang menyebut kekosongan tersebut sebagai ancaman nyata bagi kinerja BUMD dan penerimaan daerah.
âIni bukan sekadar masalah administratif. Ini menyangkut arah dan kelangsungan bisnis BUMD yang seharusnya menopang ekonomi daerah. Tanpa pemimpin, bagaimana perusahaan bisa bergerak?â tegas Erick Komala, juru bicara Fraksi PPPâPSI, dalam pernyataan resminya pada rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (15/5/2025).
Politikus asal Surabaya ini pun menyesalkan, meski Panitia Seleksi telah dibentuk sejak Juni 2024, hingga kini tidak ada kejelasan siapa yang akan mengisi kursi-kursi strategis tersebut. Ia menilai proses seleksi berjalan lambat dan minim transparansi.
Lebih memprihatinkan lagi, lanjut Erick, kondisi ini terjadi saat kinerja keuangan BUMD justru belum optimal. Realisasi PAD tahun 2024 dari BUMD hanya mencapai 99,70% dari target, dan nyaris stagnan dibandingkan penyertaan modal daerah yang sudah mencapai Rp4,162 triliun.
âIni alarm bagi Pemprov. Kita sudah gelontorkan triliunan rupiah ke BUMD, tapi hasilnya tidak sebanding. Sementara manajemen puncak justru kosong. Ini harus segera dibenahi,â kata Erick.
Tak hanya kekosongan jabatan, Fraksi PPPâPSI juga mengungkap persoalan disharmoni internal di sejumlah BUMD, termasuk kurangnya koordinasi antara Komisaris dan Direksi yang berujung pada stagnasi dan konflik manajemen.
âKita tidak ingin BUMD menjadi âladang nyamanâ yang miskin prestasi. Butuh kepemimpinan yang kuat, transparan, dan profesional. Kalau tidak segera diisi, maka kita sedang membiarkan perusahaan-perusahaan daerah ini berjalan tanpa arah,â tandasnya.
Fraksi PPPâPSI mendesak Gubernur Jatim untuk segera mengambil langkah tegas dan terbuka terkait rekrutmen pimpinan BUMD, serta mempercepat restrukturisasi manajemen.
âIni soal tanggung jawab publik dan marwah pemerintahan. Jangan tunggu BUMD bangkrut dulu baru sibuk bersih-bersih,â pungkas Erick dengan nada tegas.
