Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » PEMERINTAHAN » LEGISLATIF » Penetapan Pimpinan MPR RI Periode 2024-2029 Ditetapkan pada Kamis Mendatang

Penetapan Pimpinan MPR RI Periode 2024-2029 Ditetapkan pada Kamis Mendatang

  • account_circle Arie Khauripan
  • calendar_month Sel, 1 Okt 2024
  • comment 0 komentar

DIAGRAMKOTA.COM – Ketua MPR RI sementara, Guntur Sasono, mengumumkan bahwa pimpinan MPR RI periode 2024-2029 akan ditetapkan pada hari  Kamis, tanggal Oktober 2024 mendatang.

Sidang Paripurna MPR dengan agenda penetapan pimpinan MPR periode 2024-2029 dan pembentukan alat kelengkapan MPR akan dilaksanakan setelah adanya kesepakatan bersama fraksi dan kelompok DPD.

Pada Kamis,(3/10/24) akan dilaksanakan Sidang Paripurna MPR dengan agenda penetapan pimpinan MPR periode 2024-2029, setelah adanya kesepakatan bersama fraksi dan kelompok DPD, dan sidang paripurna MPR dengan agenda pembentukan alat kelengkapan MPR,” kata Guntur di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Guntur Sasono mengundang perwakilan partai politik dan DPD RI, paling banyak lima orang, untuk menghadiri rapat konsultasi pada siang ini. Sidang Paripurna MPR akan membahas rancangan acara Sidang Paripurna MPR dan persiapan pembentukan fraksi-fraksi dan kelompok DPD.

Selanjutnya, pada Rabu (2/10) pukul 10.00 WIB, diselenggarakan Sidang Paripurna MPR dengan agenda pengesahan rancangan acara dan pembentukan fraksi tersebut.

“Dengan agenda membahas rancangan acara Sidang Paripurna MPR, dan persiapan pembentukan fraksi-fraksi dan kelompok DPD,” ujar Guntur.

Sebelumnya, anggota MPR RI masa jabatan 2024-2029 resmi dilantik dalam Sidang Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota MPR/DPR/DPD RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa, setelah pelantikan anggota DPR dan DPD RI.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 115/P/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPR/DPD/MPR Masa Jabatan Tahun 2024-2029 tertanggal 30 September 2024. Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin memimpin sumpah/janji pelantikan.

“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada saat Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2024-2029,” kata Plt. Sekjen MPR RI Siti Fauziah.

Anggota MPR RI terdiri atas seluruh anggota DPR dan DPD RI dengan jumlah 732 orang. Anggota DPR RI yang telah dilantik berjumlah 580 orang, sedangkan anggota DPD RI yang telah dilantik sebanyak 152 orang. (dk/ria)

  • Penulis: Arie Khauripan

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Aib Penegakan Hukum: Penundaan Eksekusi Silfester, Bukti Nyata Abuse of Power dan Pengawasan yang Mati Suri

    Aib Penegakan Hukum: Penundaan Eksekusi Silfester, Bukti Nyata Abuse of Power dan Pengawasan yang Mati Suri

    • calendar_month Sen, 13 Okt 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 98
    • 0Komentar

    Kritik terhadap Proses Eksekusi Putusan Pengadilan DIAGRAMKOTA.COM – Kasus yang menimpa Silfester Matutina, terdakwa dalam perkara pencemaran nama baik Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, kini berada di titik nadir yang sangat mengkhawatirkan. Proses eksekusi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang seharusnya dilakukan secara tegas dan jelas justru menunjukkan ketidakjelasan yang sistematis. Direktur Eksekutif […]

  • Divhumas Polri Ungkap Perkembangan lanjutan Sidang KKEP Kasus DWP 2024

    Divhumas Polri Ungkap Perkembangan lanjutan Sidang KKEP Kasus DWP 2024

    • calendar_month Sab, 4 Jan 2025
    • account_circle Teguh Priyono
    • visibility 166
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Divisi Humas Polri melaporkan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan dua personel Polri dalam kasus Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi Adrimurlan Chaniago, S.I.K., S.H., M.Si., menyampaikan informasi tersebut Jumat (3/1/2025) di Lobby Divhumas Polri. Sidang KKEP dilaksanakan pada […]

  • Tidak Sesuai Mekanisme,DPRD Surabaya Soroti Pembangunan GSG Ambengan Batu

    Tidak Sesuai Mekanisme,DPRD Surabaya Soroti Pembangunan GSG Ambengan Batu

    • calendar_month Rab, 15 Jan 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 139
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Pansus DPRD Surabaya kembali menyoroti pembangunan Gedung Serbaguna Ambengan Batu dalam rapat pembahasan Raperda Persetujuan Penghapusan atau Pemidahtanganan Aset PD Pasar Surya, Selasa (14/1/2025). Anggota Komisi A, Aldi Blaviandy dalam hearing yang dihadiri beberapa stakeholder terkait, mempertanyakan mengapa pembangunan gedung tersebut baru diajukan persetujuan setelah hampir selesai. “Seharusnya, proses persetujuan dilakukan sejak awal […]

  • ‘Mengetuk Pintu Langit’, Pegadaian Kanwil XII Surabaya Sebar Bantuan Makanan di Jum’at Berkah

    ‘Mengetuk Pintu Langit’, Pegadaian Kanwil XII Surabaya Sebar Bantuan Makanan di Jum’at Berkah

    • calendar_month Sel, 29 Okt 2024
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 101
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – PT Pegadaian Kanwil XII Surabaya kembali menjalankan program sosial bertajuk Jum’at Berkah, yang dilangsungkan pada dua Jumat, tanggal 4 dan 18 Oktober 2024, secara serentak di 70 kantor cabang Pegadaian. Program ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat di sekitar wilayah kerja Pegadaian. Dalam kegiatan yang dikemas dalam program “Mengetuk Pintu Langit,” sebanyak […]

  • Diduga Cacat Demi Hukum, Kuasa Hukum Nuryadin Minta Pembatalan Setatus Tersangka

    Diduga Cacat Demi Hukum, Kuasa Hukum Nuryadin Minta Pembatalan Setatus Tersangka

    • calendar_month Rab, 25 Jun 2025
    • account_circle Teguh Priyono
    • visibility 95
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Kuasa Hukum kantor Advokat/Penasehat Hukum, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia (LKBH-WJI), Mik Hersen,SH,.MH menilai penetapan tersangka terhadap kliennya H.Nuryadin, SH, oleh pihak Pennyidik Polresta Bandar Lampung diduga cacat demi hukum dan mengabaikan keputusan Mahkamah Agung (MA). Pasalnya, penetapan tersangka atas laporan polisi oleh kuasa hukum Pelapor,Hi.Darusalam atas tuduhan perbuatan melawan […]

  • DPRD Surabaya Azhar kahfi

    Stok Blanko E- KTP Menipis ,Azhar Kahfi : Prioritaskan Pemilih Baru, Itu Langkah Bijak!

    • calendar_month Kam, 14 Nov 2024
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 166
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, turut menanggapi isu penipisan stok blanko e-KTP di kota pahlawan. Dia menekankan bahwa langkah pemkot untuk memprioritaskan kelompok tertentu adalah hal positif, namun juga menyarankan agar perencanaan yang lebih matang dilakukan di masa mendatang. “Situasi ini tentu tidak ideal, namun prioritas terhadap pemilih pemula untuk Pilkada […]

expand_less