RAPBD 2027: Gerindra Surabaya Soroti Utang Rp1,3 Triliun

DIAGRAMKOTA.COM – Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna, Selasa (29/9/2026). Mulai dari proyeksi pertumbuhan ekonomi, beban Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga rencana pinjaman daerah senilai triliunan rupiah menjadi fokus evaluasi fraksi.

Juru Bicara Fraksi Gerindra Kota Surabaya, Azhar Kahfi, S.H., menegaskan bahwa bagi partainya, APBD bukan sekadar kompilasi barisan angka fiskal, melainkan uang rakyat yang wajib dikembalikan seutuhnya untuk kemaslahatan masyarakat Surabaya.

Gerindra Surabaya Pertanyakan Target Ekonomi 5,84% dan Kenaikan PAD Tanpa Bebani UMKM

Catatan awal Fraksi Gerindra menyoroti target laju pertumbuhan ekonomi Surabaya tahun 2027 yang ditetapkan di angka 5,84%. Target tersebut dinilai kontradiktif karena berada di bawah capaian riil tahun 2025 yang berhasil menembus 5,87%.

“Fraksi Gerindra perlu mendapat penjelasan, mengapa dengan dukungan anggaran yang besar, target pertumbuhan ekonomi 2027 justru berada di bawah capaian tahun 2025. Apa strategi agar APBD benar-benar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja? Jangan sampai ekonomi tumbuh, tetapi masyarakat kecil hanya menjadi penonton,” papar Azhar Kahfi di hadapan pimpinan rapat dan jajaran eksekutif Pemkot Surabaya.

Terkait proyeksi PAD tahun 2027 yang dipatok mencapai Rp8,410 triliun, politisi muda yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi sekaligus anggota Komisi A DPRD Surabaya ini mengingatkan agar optimalisasi pendapatan tidak membebani masyarakat, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fraksi Gerindra mendorong eksekutif fokus pada perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta optimalisasi aset daerah dan BUMD melalui instrumen digitalisasi.

Alokasi Infrastruktur Rp6,2 Triliun dan Rencana Utang Daerah Rp1,318 Triliun

Dalam struktur belanja daerah, porsi infrastruktur pelayanan publik menyerap dana fantastis, yakni sekitar Rp6,226 triliun atau setara dengan 49,31% dari total belanja daerah. Azhar menggarisbawahi bahwa tolak ukur keberhasilan belanja modal bukan pada banyaknya proyek fisik, melainkan penyelesaian tuntas problem harian warga seperti penanganan banjir, perbaikan drainase, kualitas jalan, kawasan permukiman, dan mobilitas perkotaan.

Sorotan tajam juga diarahkan pada pos pembiayaan, di mana Pemkot Surabaya merencanakan penarikan pinjaman daerah sekitar Rp1,318 triliun.

Fraksi Gerindra menetapkan tiga parameter ketat terkait rencana utang tersebut:

1. Kejelasan Peruntukan: Proyek dan program kerja yang dibiayai harus terperinci secara terbuka.
2. Kemanfaatan Nyata: Dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat harus terukur secara langsung.
3. Kemampuan Bayar: Skema pengembalian pinjaman tidak boleh mengorbankan kesinambungan fiskal generasi mendatang.

“Jika berutang, harus jelas untuk apa, harus jelas manfaatnya, dan harus jelas kemampuan membayarnya. Karena jangan sampai pembangunan hari ini justru menjadi beban bagi masyarakat di masa yang akan datang,” tegas Azhar.

Komitmen ‘Spending Better’, Mutu Pendidikan 22,28%, dan Disiplin Waktu

Mengenai tata kelola anggaran, Fraksi Gerindra menagih komitmen Pemkot Surabaya dalam menerapkan asas efisiensi belanja (spending better). Pemkot diminta memastikan penghematan tidak berhenti pada pemangkasan pos perjalanan dinas atau acara seremonial, tetapi benar-benar dialihkan ke program produktif.

Apresiasi turut disampaikan atas porsi anggaran fungsi pendidikan yang mencapai 22,28% dari total belanja daerah. Meski demikian, Gerindra menuntut indikator capaian yang jelas terkait peningkatan mutu tenaga pendidik, pembenahan fasilitas sekolah, kesiapan siswa, serta keberlanjutan program pelatihan kerja agar penerima manfaat benar-benar terhubung dengan akses pasar dan permodalan.

Menutup pandangan umumnya, fraksi yang diketuai Ajeng Wira Wati, S.Sos., M.PSDM ini mendesak Pemkot Surabaya agar mematuhi tata tertib dan jadwal pembahasan APBD sesuai regulasi perundang-undangan. Hal ini krusial agar legislatif memiliki ruang waktu yang cukup dalam membedah anggaran secara komprehensif tanpa terburu-buru oleh tenggat waktu.

Penyampaian pandangan umum tersebut ditutup Azhar Kahfi dengan parikan khas Suroboyoan:

“Sawah ijo nang pinggir Benowo, katon ayu disinari srengenge. APBD iki dadi wujud gotong royong arek Suroboyo, kanggo nguripi kutha lan nyenengke wargane,” pungkasnya.