Program Kampung Pancasila: Kunci Penguatan Sosial dan Perlindungan Anak di Surabaya

DIAGRAMKOTA.COM – Program Kampung Pancasila yang digagas oleh Pemerintah Kota Surabaya setelah Lebaran 2026 menawarkan potensi lebih dari sekadar ruang penguatan sosial. Berdasarkan evaluasi dari berbagai pihak, program ini bisa menjadi fondasi utama dalam perlindungan anak yang tumbuh dari lingkungan kampung. Dalam konteks ini, peran masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga bagian dari sistem sosial yang dijaga bersama.

Peran Kampung sebagai Ruang Hidup Anak

Kampung adalah tempat terdekat bagi anak-anak untuk tumbuh, berinteraksi, dan membentuk masa depan mereka. Menurut Isa Ansori, pengurus LPA Jawa Timur, kampung menjadi ruang hidup yang sesungguhnya bagi anak. Ia menilai bahwa Kampung Pancasila perlu didorong dengan orkestrasi yang jelas agar tidak hanya menjadi semangat tanpa implementasi nyata.

“Kampung adalah ruang hidup anak yang sesungguhnya. Di sanalah mereka tumbuh, berinteraksi, dan membentuk masa depan,” ujar Isa. “Namun, agar Kampung Pancasila tidak berhenti sebagai semangat, ia membutuhkan orkestrasi yang jelas.”

Pentingnya Keterlibatan Warga

Isa menekankan bahwa perlindungan anak tidak cukup dilakukan oleh pemerintah saja. Keterlibatan warga menjadi kunci agar anak tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga bagian dari sistem sosial yang dijaga bersama. Ia menyarankan agar Pemkot Surabaya membuka ruang kolaborasi yang lebih terstruktur dengan publik.

“Jadi bukan sekadar objek kebijakan saja. Di titik inilah Pemkot Surabaya perlu membuka ruang kolaborasi yang lebih terstruktur dengan publik,” jelas Isa.

Inisiatif SPARTA: Sistem Perlindungan Anak Tingkat RT

Untuk mendorong partisipasi warga secara aktif, Isa mengusulkan pembentukan gugus tugas perlindungan anak di tingkat RT yang diberi nama Sistem Perlindungan Anak Tingkat RT (SPARTA). Gugus tugas ini tidak sekadar menjadi forum, melainkan instrumen yang bekerja langsung di tingkat kampung.

Peran SPARTA mencakup deteksi dini persoalan anak, pemetaan kondisi keluarga dan lingkungan, hingga menghubungkan kebutuhan warga dengan intervensi pemerintah. Dengan demikian, pemerintah kota tidak lagi bekerja dalam ruang abstrak kebijakan, tetapi bergerak berdasarkan kebutuhan nyata yang diidentifikasi dari bawah.

“Jadi berbasis kampung, mereka bekerja dengan pendekatan sederhana namun berdampak. Selain itu, juga mendeteksi persoalan anak secara dini, memetakan kondisi keluarga dan lingkungan, merumuskan kebutuhan intervensi serta menghubungkan persoalan dengan solusi melalui perangkat daerah terkait,” paparnya.

Meningkatkan Target Akuisisi dan Efektivitas Perangkat Daerah

Dalam skema ini, peran perangkat daerah menjadi lebih tepat sasaran. Mereka tidak hanya menjalankan program, tetapi juga menjawab persoalan konkret di lapangan. Dengan adanya SPARTA, perangkat daerah dapat lebih cepat merespons masalah yang muncul di tingkat bawah.

Langkah Konkret untuk Keberlanjutan

Selain SPARTA, beberapa langkah lain juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program Kampung Pancasila. Misalnya, peningkatan partisipasi masyarakat melalui pelatihan dan edukasi tentang pentingnya perlindungan anak. Selain itu, penguatan infrastruktur kampung juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa anak-anak memiliki lingkungan yang aman dan sehat.

Pemkot Surabaya juga perlu terus memperkuat koordinasi antar lembaga dan organisasi masyarakat agar program ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan kerja sama yang baik, Kampung Pancasila dapat menjadi model yang sukses dalam perlindungan anak dan penguatan sosial di kota-kota lain.***