Pemkab Probolinggo Penataan Organisasi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Senin, 16 Feb 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Pemkab Probolinggo sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi. Upaya ini dilakukan melalui revisi kelembagaan yang diharapkan mampu memperkuat pengelolaan penerimaan daerah.
Peran Bidang Pendapatan dalam Peningkatan PAD
Dalam diskusi yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), salah satu isu penting yang dibahas adalah kontribusi bidang pendapatan terhadap peningkatan PAD. Menurut laporan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD), keberadaan bidang pendapatan telah berdampak positif pada penerimaan daerah.
“Dengan adanya bidang pendapatan di bawah BPKAD, penerimaan daerah menunjukkan tren meningkat,” ujar Ketua Pansus Muchlis. Namun, ia juga menyoroti bahwa kenaikan PAD saat ini lebih didominasi oleh sektor pajak, sementara retribusi seperti parkir dan lainnya masih stagnan.
Rekomendasi untuk Memperkuat Sektor Retribusi
Untuk mengatasi hal tersebut, disarankan agar sektor retribusi dipindahkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam pengelolaan retribusi.
“Dengan dipisah dan masuk menjadi Bapenda, diharapkan dapat mendongkrak PAD pada sektor retribusi,” tambah Muchlis. Namun, ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara peningkatan PAD dengan beban anggaran.
Efisiensi Anggaran dan Penggunaan Sumber Daya Manusia
Salah satu tantangan utama dalam perubahan struktur organisasi adalah menjaga efisiensi anggaran. Saat ini, proporsi belanja pegawai sudah melampaui batas ideal. Diperlukan langkah-langkah yang realistis untuk menghindari lonjakan biaya.
“Jangan sampai beban pegawai menyentuh 33 sampai 36 persen. Kita saja sudah di atas 30 persen. Kalau nanti muncul OPD baru seperti Bapenda, jangan sampai justru menambah beban,” kata Muchlis.
Strategi optimalisasi SDM yang sudah ada dinilai lebih efektif daripada rekrutmen baru. Pegawai yang memiliki kompetensi di bidang keuangan atau teknologi informasi bisa dialihkan sesuai kebutuhan.
Pemetaan Ulang Kompetensi Pegawai
Pemetaan ulang kompetensi pegawai menjadi langkah penting dalam menjaga efisiensi tanpa mengorbankan kinerja. BKPSDM Kabupaten Probolinggo menekankan pentingnya redistribusi SDM sebagai strategi penghematan anggaran.
“Tidak harus menambah pegawai. Yang memiliki kemampuan di bidang keuangan bisa dialihkan, begitu juga yang menguasai teknologi informasi. Ini cara menjaga belanja tetap efisien tanpa mengurangi kinerja,” jelasnya.
Kajian Terhadap Penggabungan Perangkat Daerah
Selain isu kepegawaian, pansus juga membahas rencana penggabungan beberapa perangkat daerah, seperti urusan ketahanan pangan dengan pertanian serta peternakan dengan perikanan. Langkah ini dinilai perlu dikaji hati-hati agar tidak berdampak negatif pada kualitas layanan publik.
“Jangan sampai digabung tetapi pelayanan justru menurun. Penguatan struktur harus tetap menjamin layanan publik berjalan baik,” tegas Muchlis.
Tantangan dan Harapan di Masa Depan
Perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Pemkab Probolinggo merupakan langkah penting dalam memperkuat pengelolaan keuangan dan layanan publik. Diharapkan, dengan penataan yang tepat, PAD dapat meningkat secara signifikan, terutama dari sektor retribusi.***
Saat ini belum ada komentar