Di Balik Layar: Ketika Idealisme Pers Bertemu Realitas Ekonomi

*Oleh: [Hari Agung], Koncone Wartawan

DIAGRAMKOTA.COM – Peringatan Hari Pers Nasional 2026 diwarnai pernyataan satir yang cukup menohok, dan itu kami dapatkan dari senior. Beliau seorang anggota DPRD Surabaya yang juga mantan wartawan: “Ketika iklan pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN dan lembaga negara lainnya) membungkam kebebasan pers, menolak mekanisme hak jawab dan konfirmasi, bahkan menawarkan take down berita dengan imbalan iklan.” Pernyataan ini sontak menuai respons beragam—ada yang mengamini, ada pula yang merasa perlu melihat sisi lain dari koin yang sama.

Sebagai bagian dari ekosistem media lokal, kami memahami kegelisahan di balik pernyataan tersebut. Independensi editorial memang harga mati dalam jurnalisme. Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang jarang dibicarakan secara terbuka: bagaimana media bertahan hidup sambil mempertahankan idealisme itu?

Ekonomi Media: Bukan Sekadar Soal “Terjual” atau “Tidak”

Realitas di lapangan jauh lebih kompleks dari dikotomi hitam-putih antara “media independen” dan “media yang terjual”. Di tengah lanskap media Indonesia yang masih mencari bentuk model bisnis berkelanjutan, iklan—terutama dari pemerintahan daerah—sering kali menjadi oksigen bagi keberlangsungan operasional.

Wartawan di banyak daerah masih digaji di bawah UMR. Media independen yang dikelola secara mandiri harus menghidupi tim redaksi, fotografer, videografer, hingga admin media sosial. Belum lagi biaya operasional rutin: server, domain, peralatan, hingga transportasi peliputan. Semua ini membutuhkan sumber pendapatan yang stabil.

Ketika iklan pemerintahan menjadi salah satu—atau bahkan satu-satunya—sumber pendapatan signifikan, dilema pun muncul. Bukan karena wartawan ingin “menjual” independensinya, tetapi karena tanggung jawab terhadap tim yang bergantung pada gaji bulanan adalah nyata dan mendesak.

Zona Abu-abu yang Jarang Dibicarakan

Yang sering luput dari diskusi publik adalah zona abu-abu dalam relasi media-pemerintahan. Tidak semua iklan pemerintahan datang dengan syarat tegas untuk “membungkam”. Lebih sering, yang terjadi adalah soft censorship—penjinakan pelan-pelan melalui reminder halus.

“Wah, kok kritis banget sama program kami ya?”

“Mudah-mudahan kerjasama kita tetap baik ke depannya.”

Kalimat-kalimat semacam ini tidak eksplisit melarang kritik, tetapi cukup untuk membuat redaksi berpikir ulang sebelum mempublikasi investigasi mendalam. Bukan karena takut, tetapi karena mempertimbangkan konsekuensi ekonomi yang akan menimpa tim.

Di sinilah dilema sejati bekerja: ketika harus memilih antara mempublikasi liputan kritis yang bisa mengancam sumber pendapatan, atau menunda—bahkan mengubur—cerita tersebut demi kelangsungan hidup media dan gaji tim bulan depan.

Kritik yang Abai pada Konteks Struktural