Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » EKONOMI » Pembaruan UMK 2026: Daftar Wilayah yang Sudah Menetapkan Upah Minimum

Pembaruan UMK 2026: Daftar Wilayah yang Sudah Menetapkan Upah Minimum

  • account_circle Diagram Kota
  • calendar_month Rab, 24 Des 2025
  • comment 0 komentar

DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah telah menetapkan batas waktu akhir bagi pemerintah daerah untuk mengumumkan besaran upah minimum kota/kabupaten (UMK) tahun 2026. Tanggal 24 Desember 2025 menjadi tenggat waktu terakhir bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan ini. Hingga saat ini, beberapa wilayah telah merilis besaran UMK 2026, termasuk Kota Bekasi yang mencatatkan angka tertinggi di Indonesia.

Kota Bekasi Jadi Pemimpin dalam Penetapan UMK 2026

Salah satu wilayah yang telah resmi menetapkan UMK 2026 adalah Kota Bekasi. Besaran upah minimum yang ditetapkan sebesar Rp5.999.422, meningkat sebesar 0,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini diprediksi akan menjadi yang terbesar di seluruh Indonesia, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di kawasan ini.

Kota Bekasi tidak sendirian dalam menetapkan UMK 2026. Kabupaten Bekasi juga telah menetapkan angka yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu naik sebesar 6,8 persen menjadi Rp5.938.885. Ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah di sekitar Jakarta semakin memperhatikan kesejahteraan pekerja dan standar pengupahan yang layak.

Daftar Wilayah Lain yang Telah Menetapkan UMK 2026

Selain Kota dan Kabupaten Bekasi, beberapa wilayah lain juga telah mengumumkan besaran UMK 2026:

  • Pontianak: Upah Minimum Kota (UMK) Pontianak tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.205.220.
  • Sumbawa Besar: Pemerintah Kabupaten Sumbawa resmi menetapkan UMK 2026 sebesar Rp2,7 juta, meningkat sebesar Rp119 ribu dari tahun sebelumnya.

Penetapan UMK 2026 dilakukan berdasarkan rekomendasi bupati/wali kota dan Dewan Pengupahan, dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kebutuhan hidup layak (KHL). Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kemampuan perusahaan dalam memberikan penghasilan yang layak.

Proses Penetapan UMK 2026

UMK 2026 ditetapkan oleh gubernur setelah menerima rekomendasi dari pihak-pihak terkait. Proses ini melibatkan analisis ekonomi makro dan mikro, termasuk tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuannya adalah memastikan bahwa upah minimum dapat mencerminkan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat di suatu daerah.

Meski banyak wilayah telah menetapkan UMK 2026, masih ada beberapa provinsi yang belum mengumumkan besaran angka tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses penentuan UMK masih berlangsung secara bertahap.

Peran UMK dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja

UMK memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja. Dengan adanya standar gaji minimum, pekerja memiliki perlindungan hukum dan kepastian penghasilan. Selain itu, UMK juga membantu menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan mendorong pertumbuhan konsumsi dan investasi.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan inflasi, UMK 2026 menjadi indikator penting untuk menilai kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dengan peningkatan upah minimum, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup pekerja dan keluarganya. ***

Penulis

Berita Hari ini Terbaru dan Terkini Diagramkota.com

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dukung Ketahanan Pangan Polresta Sidoarjo, Bhabinkamtibmas Kunjungi Peternakan Warga di Desa Kemantren

    Dukung Ketahanan Pangan Polresta Sidoarjo, Bhabinkamtibmas Kunjungi Peternakan Warga di Desa Kemantren

    • calendar_month Rab, 7 Mei 2025
    • account_circle Adis
    • visibility 174
    • 0Komentar

    DIAGARAMKOTA.COM – Guna mendukung program Ketahanan Pangan Polresta Sidoarjo Polda Jatim, Bhabinkamtibmas Desa Kemantren, Aiptu Edy Siswanto, melakukan pengecekan langsung ke lahan peternakan milik warga di Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Rabu pagi (7/5/2025). Kegiatan Polisi Cinta Petani ini menyasar lahan pekarangan pangan bergizi (P2B) milik Bapak Saprani, yang telah dimanfaatkan sebagai lokasi peternakan […]

  • Julius Setiawan, Pengrajin Warisan Budaya Barongsai di Sidoarjo

    Julius Setiawan, Pengrajin Warisan Budaya Barongsai di Sidoarjo

    • calendar_month Ming, 19 Jan 2025
    • account_circle Arie Khauripan
    • visibility 254
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA – Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili semakin dekat, dan di Kabupaten Sidoarjo, semangat perayaan sudah terasa. Salah satu bukti nyata adalah kesibukan Julius Setiawan, seorang pengrajin barongsai generasi kedua yang tengah mengerjakan belasan pesanan barongsai dan naga liong. Di rumahnya yang sekaligus menjadi bengkel pembuatan barongsai di Perum Shoji Land, Desa Karangtanjung, Kecamatan Candi, […]

  • Wapang TNI Tinjau Kesiapan Yonif TP 887/KJM dan KDKMP Didampingi Pangdam V/Brawijaya

    Wapang TNI Tinjau Kesiapan Yonif TP 887/KJM dan KDKMP Didampingi Pangdam V/Brawijaya

    • calendar_month Sel, 18 Nov 2025
    • account_circle Teguh Priyono
    • visibility 92
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Kunjungan kerja Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita di wilayah Kodam V/Brawijaya berlangsung intensif dengan didampingi Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A., yang meninjau kesiapan Yon TP 887/KJM dan program KDKMP sebagai agenda utama kegiatan. Dalam kesempatan tersebut, Wapang TNI menegaskan pentingnya kesiapan satuan sebagai komponen mendukung tugas pokok TNI […]

  • APBD Rp12,62 Triliun dan “Pesugihan Kandang Bubrah” Gaya Baru Pemerintahan Kota Surabaya photo_camera 1

    APBD Rp12,62 Triliun dan “Pesugihan Kandang Bubrah” Gaya Baru Pemerintahan Kota Surabaya

    • calendar_month Ming, 26 Okt 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 641
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota Surabaya tengah mempersiapkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang mencapai Rp12,62 triliun (Tertinggi di Jawa Timur), jumlah fantastis yang digadang untuk memperkuat pembangunan dan kesejahteraan warga kota. Namun di balik angka besar itu, publik justru dihadapkan pada fenomena yang ironis: pembangunan yang tidak berkelanjutan, atau yang oleh […]

  • Wakil Ketua DPRD Surabaya Buka Hotline Pelayanan Pengaduan Warga

    Wakil Ketua DPRD Surabaya Buka Hotline Pelayanan Pengaduan Warga

    • calendar_month Sel, 11 Feb 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 222
    • 0Komentar

    Dalam rangka masa reses yang berlangsung pada 10-17 Februari 2025, Arif Fathoni Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya bersama seluruh anggota Fraksi Partai Golkar mengambil langkah konkret dengan membuka layanan hotline di nomor 08113444334 berbasis WhatsApp yang ditempel diseluruh sudut kampung semisal balai RW, pos informasi warga

  • Banjir di Pasuruan: 8 Desa Terdampak, Jalur Utama Dialihkan

    Banjir di Pasuruan: 8 Desa Terdampak, Jalur Utama Dialihkan

    • calendar_month Jum, 5 Des 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 62
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Banjir yang melanda wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mengakibatkan sejumlah desa terendam air. Peristiwa ini dipicu oleh tingginya curah hujan yang memicu meluapnya Sungai Rejoso dan Sungai Petung. Sejumlah daerah di Kecamatan Winongan menjadi yang paling terdampak. Wilayah Terdampak Banjir di Kecamatan Winongan Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan, delapan […]

expand_less