PDIP Sumut Minta Presiden Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Jumat, 5 Des 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Badan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPD PDIP Sumatera Utara meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan statusbencana nasionaldi Sumatera. Hal tersebut dipertimbangkan karena dampak dan jumlah korban banjir bandang serta tanah longsor yang cukup besar.
Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon menyatakan, pengangkatan status darurat bencana nasional layak dilakukan mengingat bencana ini dinilai terlalu besar untuk ditangani hanya oleh pemerintah daerah.
“Penetapan status darurat bencana nasional akan mempercepat mobilisasi sumber daya, perbaikan infrastruktur, hingga pembangunan kembali rumah warga yang rusak,” kata Rapidin dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 5 Desember 2025.
Dia bercerita, berdasarkan hasil pemantauan langsung di sejumlah wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, tampak wilayah itu luluh lantak mulai dari rumah warga yang hanya tersisa puing, jumlah korban jiwa, dan orang hilang salat satunya di Kecamatan Tukka.
Pengangkatan status darurat bencana nasional, menurutnya, perlu dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan mempertimbangkan juga dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Kota Sibolga, hingga Aceh, dan Sumatera Barat.
“Jangan lagi menghitung-hitung. Dari lapangan langsung, saya menyatakan kondisi ini laik ditetapkan sebagai status darurat bencana nasional,” ujar anggota Komisi XIII DPR itu.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah memiliki banyak pertimbangan sehingga belum menetapkan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera sebagai bencana nasional.
Kendati begitu, Prasetyo tak merinci ihwall berbagai pertimbangan yang dimaksudkan. Ia berdalih, tidak semua pertimbangan bisa disampaikan terbuka ke publik.
Menurutnya, penentuan status darurat bencana nasional bukanlah hal yang paling utama. “Bukan soal statusnya. Yang paling penting adalah bagaimana menangani masalah tersebut,” kata politikus Partai Gerindra itu pada Rabu, 3 Desember 2025 di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga untuk menjadikan bencana di Sumatera sebagai prioritas utama nasional.
“Termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, salah satunya pada masa tanggap darurat ini menggunakan Dana Siap Pakai,” ujar Pratikno dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu lalu. ***
Saat ini belum ada komentar