DPRD Surabaya Soroti Digitalisasi Parkir Pro-Kontra, Achmad Nurdjayanto Usulkan Skema Hybrid
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Rabu, 10 Des 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Rencana penerapan digitalisasi parkir di Kota Surabaya menuai respons dari Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto. Ia menilai kebijakan pembayaran parkir non-tunai adalah langkah positif, namun harus disiapkan secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat maupun juru parkir.
“Digitalisasi parkir itu tujuannya baik, tapi infrastrukturnya harus benar-benar siap, baik untuk juru parkir maupun pengguna parkir,” ujar Achmad Nurdjayanto, Rabu (10/12/2025).
Menurutnya, kesiapan alat menjadi faktor utama dalam implementasi sistem tersebut. Juru parkir perlu dibekali perangkat yang memadai, sementara masyarakat juga harus diberi ruang beradaptasi dengan metode pembayaran digital.
“Kesiapan ini bukan hanya alat di tangan jukir, tapi juga kesiapan masyarakat dalam melakukan pembayaran digital,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Achmad menilai sosialisasi juga menjadi aspek yang wajib diprioritaskan. Setiap titik parkir yang menggunakan metode digital harus diinformasikan secara jelas dan masif agar masyarakat tidak kebingungan saat berada di lapangan.
“Titik dan spot yang menggunakan pembayaran digital harus disosialisasikan secara masif supaya masyarakat tidak kebingungan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti perlunya kejelasan bagi pengguna yang belum memiliki akses pembayaran non-tunai. Menurutnya, kebijakan publik harus memberi rasa adil serta kepastian bagi semua warga.
“Perlu dijelaskan nanti bagaimana konsekuensinya jika pengguna parkir tidak memiliki alat pembayaran digital,” tambahnya.
Sebagai solusi transisi, Achmad mendorong agar pembayaran parkir diterapkan dengan skema hybrid. Mekanisme tunai dan non-tunai berjalan bersamaan sebelum diwajibkan sepenuhnya.
“Saran kami, pembayaran hybrid dulu, tunai dan non-tunai berjalan bersamaan sebelum diterapkan secara masif,” jelasnya.
Ia mengusulkan tahap awal digitalisasi dilakukan melalui uji coba terbatas pada kawasan yang dinilai siap secara infrastruktur. Pusat kota, pusat perbelanjaan, mal, dan area wisata dianggap sebagai titik potensial.
“Uji coba sebaiknya di kawasan tertentu terlebih dahulu agar bisa dievaluasi secara objektif,” terangnya.
Digitalisasi Parkir Kurangi Kebocoran PAD
Achmad menegaskan tujuan utama digitalisasi parkir adalah mengurangi kebocoran pendapatan daerah dan memastikan data layanan parkir tercatat secara transparan. Untuk mendukung itu, teknologi verifikasi pembayaran juga penting dipertimbangkan.
“Sarana seperti tab sidik jari atau pengenalan wajah bisa dipertimbangkan sebagai bukti pengguna sudah membayar, baik tunai maupun cashless, supaya lebih mudah dan adaptif,” pungkasnya. [@]
