Dana Pemprov Dipasarkan Sebagai Bantuan Gubernur? Sholeh: Kok Gak Isin!
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Jum, 12 Des 2025
- comment 0 komentar
DIAGRAMKOTA.COM — Praktisi hukum M. Sholeh menyampaikan keberatan keras terkait sejumlah pemberitaan yang menyebut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Keberatan itu ia sampaikan melalui akun media sosialnya, @noviralnojustice, sebagai respon atas spanduk dan papan informasi di lokasi penyaluran bantuan.
Sholeh menyoroti perbedaan antara informasi media dan tulisan di lapangan. Menurutnya, bantuan tersebut diberitakan sebagai bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun di spanduk resmi justru tertulis jelas “Bantuan Gubernur Jawa Timur” dengan nilai bantuan tercantum besar-besaran.
“Dalam berita-berita online disebut bantuan Pemprov. Tapi di lapangan kok ditulis gede-gede Bantuan Gubernur Jawa Timur? Aceh Rp3,8 miliar, Sumut Rp5 miliar, Sumbar Rp2,5 miliar. Wih, soge teman iki Gubernur Jawa Timur,” kata Sholeh.
Ia menilai penulisan tersebut menimbulkan persepsi publik seolah dana itu adalah dana pribadi Gubernur. “Apakah itu uang pribadi? Gak percoyo. Itu uang pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Tapi kenapa ditulis Bantuan Gubernur, bukan Bantuan Pemerintah Provinsi?” kritiknya.
Sholeh kemudian membandingkan dengan praktik di provinsi lain yang menurutnya lebih transparan. “Provinsi Jawa Tengah, DKI Jakarta, semuanya pakai tulisan Bantuan Pemerintah Provinsi. Gak ada Bantuan Gubernur. Kalau pakai nama Gubernur, orang bisa salah paham dan mengira itu uang pribadi,” tegasnya.
Ia juga menyoal soal pencitraan. Menurut Sholeh, Khofifah tidak dikenal sering turun langsung membantu masyarakat di keseharian. “Kita tidak pernah lihat Mak Pipa ini terjun bantu masyarakat. Beda dengan KDM atau Deddy Mulyadi yang setiap hari kontennya turun bantu warga. Lah ini kok urusan bencana di Sumatera tiba-tiba ditulis gede-gede? Kok gak isin?”
Dalam pernyataannya, Sholeh bahkan menduga hal ini berkaitan dengan agenda politik menuju Pemilu 2029. “Jangan-jangan Mak Pipa pengen start running 2029. Ya kalau begitu, jangan memakai dana pemerintah tapi dilabeli seolah bantuan pribadi,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Sholeh mengajak publik menilai praktik tersebut secara kritis. “Ayo teman-teman, setuju tidak? Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kok ditulis Bantuan Gubernur Jawa Timur?” tutupnya. (dk/nw)
