BGN Apresiasi Program Lumbung Mataram Sebagai Pemasok Bahan Baku Pangan Dapur Mbg Di Yogyakarta
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Rabu, 24 Des 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah menyiapkan Program Lumbung Mataram di desa-desa sebagai pemasok bahan baku pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program Lumbung Mataram dinilai sejalan dengan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, yang menekankan pemanfaatan produk dalam negeri dan pemberdayaan ekonomi desa.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Gedong Wilis, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Selasa (23/12/2025).
“Alhamdulillah, luar biasa. Ternyata Ngarso Dalem telah menyiapkan Program Lumbung Mataram yang dibangun secara terintegrasi untuk pertanian dan peternakan. Lumbung Mataram ini nanti, insya Allah, akan memasok dapur-dapur MBG,” ujar Nanik.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono X menjelaskan bahwa Program Lumbung Mataram merupakan program pemberdayaan masyarakat desa yang telah disiapkan sejak dua tahun lalu. Setiap desa di DIY menyediakan lahan kas desa seluas 1 hingga 1,25 hektare yang dikelola oleh warga yang tidak memiliki lahan pertanian.
“Lumbung Mataram ini kami siapkan untuk membantu warga masyarakat yang kurang beruntung,” kata Sultan Hamengkubuwono X.
Nanik menyoroti kebutuhan bahan baku pangan untuk Program MBG yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah SPPG di berbagai daerah. Kondisi tersebut berpotensi memicu inflasi dan kelangkaan pangan apabila tidak diantisipasi dengan baik.
Namun, menurutnya, Program Lumbung Mataram dapat menjadi solusi strategis karena menerapkan pertanian terintegrasi yang menggabungkan sektor pertanian dan peternakan di tingkat desa.
“Diharapkan dengan adanya Lumbung Mataram ini, tidak ada lagi ketergantungan pembelian bahan baku dari luar daerah. Kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa bisa terwujud,” kata Nanik, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga Program MBG.
Sri Sultan Hamengkubuwono X berharap Program Lumbung Mataram mampu memasok sebagian besar kebutuhan bahan baku pangan untuk Program MBG di DIY. Apabila berjalan optimal, lahan Lumbung Mataram berpeluang untuk diperluas guna meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
Program Lumbung Mataram dinilai selaras dengan Perpres Nomor 115 Tahun 2025, yang memprioritaskan keterlibatan usaha mikro dan kecil, koperasi, koperasi desa/kelurahan Merah Putih, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penyelenggaraan Program MBG.
Nanik pun berkomitmen untuk menyosialisasikan model Lumbung Mataram ke berbagai daerah lain di Indonesia.
“Saya akan sampaikan bahwa DIY telah memelopori pemanfaatan lahan idle atau tanah bengkok desa untuk pertanian dan peternakan yang dikelola warga tidak berlahan,” ujarnya. ***
Saat ini belum ada komentar