Bursa Karbon Tak Bergairah: BUMN Ajukan Proyek Baru

DIAGRAMKOTA.COM — Pemerintah mengungkapkan bahwa pasar dan bursa karbon kurang diminati meskipun telah dijalankan sejak tahun 2023.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), selama periode dua tahun tersebut, hanya terdapat 8 proyek yang tercatat dalam pasar perdagangan karbon Indonesia.

Materi yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (17/11/2025), menjelaskan secara rinci bahwa seluruh proyek tersebut dimiliki oleh BUMN, yaitu PT Pertamina (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV (Persero), dan paling banyak berasal dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Jika kami melihat dari pasar yang telah dibuka ini, proyek-proyek yang sudah masuk ke dalamnya memang masih sedikit. Beberapa proyek yang telah berhasil masuk ke pasar dan melakukan [carbon] trading antara lain Pertamina Geothermal Energy yang mampu menjualcarbon credit-nya,” jelas Febrio di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dilaporkan Selasa (18/11/2025).

Febrio juga mengakui bahwa jumlah yang direalisasikan dalam konteks unit karbon yang diperdagangkan masih tergolong sedikit. Ia menjelaskan, saat IDXCarbon pertama kali dibuka pada 26 September 2023, terdapat 16 pengguna. Dalam jangka waktu dua tahun atau hingga 1 Oktober 2025, jumlah penggunanya meningkat menjadi 132 pengguna.

Sementara itu, berdasarkan volume karbon yang diperjualbelikan, angkanya naik dari 459.953 ton unit karbon pada saat pembukaan bursa menjadi 1.606.056 ton unit karbon per 1 Oktober 2025.

Berdasarkan nilai yang diperdagangkan, kenaikannya hanya sebesar Rp30 miliar atau setara dengan US$2 juta menjadi Rp78,4 miliar atau US$4,7 juta.

Sementara itu, jumlah transaksinya naik dari 27 kali pada saat bursa pertama kali dibuka menjadi 300 kali pada 1 Oktober 2025.

Di masa depan, Febrio mengatakan pemerintah akan memperhatikan lebih mendalam mengenai pencapaian perdagangan kredit karbon dari sektor kehutanan. Ia menilai luasnya hutan di Indonesia, yang disebut sebagai salah satu paru-paru bumi, dapat meningkatkan potensi perdagangan karbon yang lebih besar.

“Kami berharap kredit karbon yang dihasilkan dari hutan Indonesia dapat dinilai dengan baik oleh dunia dan dapat memanfaatkan mekanisme pasar karbon yang sudah ada,” katanya.

Selain itu, dalam pemerintahan Prabowo Subianto, Febrio menyebutkan bahwa sektor utama dalam perdagangan karbon ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian ESDM yang terlibat langsung.

Secara rinci, kedelapan proyek tersebut mencakup:

1. Lahendong 5 dan 6 (PT Pertamina Energi Geothermal);

2. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Gunung Wugul (PT PLN Indonesia Power);

3. Pome Biogas Cofiring (PT Perkebunan Nusantara IV);

4. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Alam PJB Muara Karang (PT PLN Nusantara Power);

5. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Alam Sumbagut 2 250 MW (PT PLN Nusantara Power);

6. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Alam Priok Blok 4 (PT PLN Indonesia Power);

7. Konversi siklus tunggal ke siklus gabungan PLTGU Grati Blok 2 (PT PLN Indonesia Power);

8. Konversi dari siklus tunggal ke siklus ganda PLN NP Blok 2 (PT PLN Nusantara Power). ***