Rp13 Miliar untuk Rumah Tangga Eri Armuji: Ketika Kemewahan Istana Bertemu Kemiskinan Rakyat
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Jumat, 24 Okt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
“Kalau ada Rp 5 juta sebulan, sudah bahagia sekali, Mas. Bisa makan enak, anak-anak sekolahnya lancar, nggak mikirin listrik,” katanya.
Cerita serupa datang dari Kusni (47), Ojek online, rumah di kawasan Kedungdoro terhimpit Plaza yang kondang di Surabaya pusat. Dengan penghasilan Rp 70.000 per hari atau sekitar Rp 2 juta sebulan, ia harus menghidupi istri dan dua anaknya.
“Kalau lagi sepi ya puasa, Mas. Kadang cuma sekali makan. Yang penting anak tetap sekolah,” ujarnya sambil menyeka keringat di wajahnya yang keriput. Sesekali menyeruput kopi di cangkir dengan rokok kretek di jari, bercerita kepada penulis di warung kopi tengah kota.
Data BPS Surabaya mencatat, 105.090 jiwa atau 3,56% penduduk Surabaya hidup di bawah garis kemiskinan pada Maret 2025. Meski angka ini turun dari tahun sebelumnya (116.620 jiwa), fakta bahwa lebih dari 105 ribu jiwa masih berjuang dengan Rp 775 ribu per bulan per orang adalah cermin ketimpangan yang nyata.
Apa Isi “Rumah Tangga” Seharga Miliaran Rupiah?
Belanja rumah tangga kepala daerah memang bukan hal baru. Ini adalah pos anggaran resmi yang diatur dalam sistem penganggaran pemerintah daerah. Biasanya mencakup:
- Kebutuhan protokoler dan jamuan tamu
- Konsumsi rapat dan acara resmi
- Perlengkapan kantor dan rumah dinas
- Keperluan operasional sehari-hari pejabat
Namun, transparansi rincian penggunaan dana ini masih menjadi tanda tanya besar. Dokumen LKPP hanya mencantumkan total nilai paket, tanpa breakdown detail penggunaan.
Pertanyaannya sederhana: Apa yang membuat rumah tangga seorang pejabat membutuhkan biaya ratusan kali lipat dari rumah tangga warga biasa?
Ironi di Kota yang Merayakan Penurunan Kemiskinan
Yang membuat miris, angka belanja fantastis ini muncul di tengah perayaan Pemkot Surabaya atas keberhasilan menurunkan angka kemiskinan ke level 3,56%—terendah dalam satu dekade terakhir.
Wali Kota Eri Cahyadi bahkan menetapkan target menurunkan kemiskinan hingga 3,5% di akhir 2025. Berbagai program digalakkan: padat karya, bantuan modal usaha, hingga validasi data kependudukan lewat aplikasi Cek-in Warga.
