DIAGRAMKOTA.COM – Ratusan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kembali menggelar aksi unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi yang diinisiasi Masyarakat Pati Bersatu (MPB) ini berlangsung di depan kantor DPRD Kabupaten Pati, Jumat (19/9/2025).
Dengan tuntutan utama menolak kepemimpinan yang dinilai arogan dan sarat dugaan korupsi. Dalam orasinya, Supriyono, salah satu tokoh aksi, menyerukan semangat perlawanan warga.
“Mari kita berjuang bersama untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Berdoalah semoga tuntutan ini dikabulkan. Warga Pati ingin bebas dari pemimpin yang tidak konsisten, korup, dan arogan,” tegasnya.
Meski mengobarkan semangat, Supriyono tetap mengingatkan massa agar menjaga ketertiban.
“Demo harus dilakukan dengan damai, santun, dan sopan. Jangan anarkis. Kita kawal aspirasi masyarakat dengan cara yang terhormat,” ujarnya.
Dugaan Penggembosan Pansus DPRD: Di sisi lain, Tristoni, dari Tim Advokasi MPB, menyoroti adanya indikasi penggembosan dalam kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pati yang tengah membahas berbagai temuan terkait pemerintahan Bupati Sudewo.
Menurut Tristoni, pihaknya menemukan bukti dan informasi penting, namun belum dapat dipublikasikan secara terbuka.
“Data lengkap akan kami sampaikan secara resmi di kantor tim advokasi. Tapi indikasi penggembosan terlihat jelas dari sikap sejumlah anggota Pansus yang pasif,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, beberapa kader partai besar seperti Gerindra, Golkar, dan NasDem jarang bertanya dan terkesan enggan menggali informasi dalam sidang.
Tiga Tuntutan Utama: Tristoni menegaskan MPB akan terus mengawal tiga tuntutan utama yang sudah dilayangkan kepada DPRD Pati.
“Pertanyaan yang muncul bahkan cenderung konyol, seolah-olah hanya formalitas. Yang terpenting, DPRD Pati harus tetap on the track, memihak kepentingan rakyat, bukan menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat Pati,” tegasnya.
Aksi demonstrasi ini kembali menyoroti gejolak politik di Pati yang kian memanas. Warga berharap DPRD segera mengambil langkah tegas untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat dan memastikan proses hukum berjalan transparan. (dk/adb)
