Peran TNI di Program Makan Bergizi Dibahas, Anggota DPRD Blora Minta Maaf

Klarifikasi Anggota DPRD Blora Mengenai Pernyataan TNI dalam Program Makan Bergizi Gratis

DIAGRAMMOTA.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Subroto, memberikan penjelasan terkait pernyataannya yang sempat memicu perdebatan mengenai keterlibatan TNI dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Subroto menyatakan bahwa pernyataannya muncul karena kurangnya pemahaman tentang aturan yang mengatur peran dan fungsi TNI. Ia menjelaskan bahwa pernyataan tersebut dipengaruhi oleh suasana saat itu dan pertanyaan yang diajukan oleh awak media.

“Kami murni salah karena tidak memahami undang-undang TNI. Dalam pikiran kami, TNI selalu berkaitan dengan urusan perang,” ujar Subroto saat memberikan pernyataan di Blora, Kamis lalu.

Sebelumnya, Subroto menyampaikan bahwa tugas TNI bukanlah mengurus makanan, melainkan berperang. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks kritik terhadap keikutsertaan Kodim dan Koramil dalam pelaksanaan Program MBG. Namun, berdasarkan rekaman video saat audiensi dengan Koordinator Wilayah SPPG Blora, ternyata pernyataan Subroto tidak didahului oleh pertanyaan dari wartawan, melainkan terlontar secara spontan.

Ketua DPRD Blora, Mustofa, menyatakan bahwa masalah ini sudah selesai dan berharap situasi di Blora tetap kondusif. “Sudah selesai semuanya. Semoga ke depan komunikasi antara semua pihak makin baik,” kata Mustofa.

Di sisi lain, Program MBG juga mendapat perhatian karena adanya isi perjanjian kerja sama antara sekolah penerima manfaat dan pihak SPPG yang dinilai bermasalah. Dua klausul dalam dokumen tersebut menjadi sorotan, yaitu kewajiban mengganti alat makan senilai Rp80 ribu jika rusak atau hilang, serta komitmen untuk tidak menyebarluaskan informasi jika terjadi insiden luar biasa, seperti keracunan.

Menanggapi hal itu, Korwil SPPG Blora, Artika Diannita, menjelaskan bahwa klausul tersebut bukan bertujuan menyembunyikan informasi. “Jika ada kejadian luar biasa, tetap dilaporkan ke SPPG dan diteruskan ke layanan kesehatan. Bukan ditutupi,” tegasnya. Ia juga menyebut bahwa perjanjian tersebut merupakan dokumen nasional yang telah direvisi, meskipun belum semua sekolah menerima versi terbaru.

Penanganan Isu Terkait Media dan Pejabat

Menyoroti kecenderungan pejabat yang menyalahkan media atas timbulnya kegaduhan, Dewan Pers turut angkat suara. Ahli Pers Dewan Pers, Jayanto Arus Adi, menyampaikan keprihatinannya atas sikap pejabat yang mudah menuduh wartawan sebagai penyebab keributan. “Jika ada pejabat yang menyalahkan media seperti itu, saya sangat menyayangkan,” katanya dalam forum diskusi Jaringan Media Siber Blora (FJMSB).

Pernyataan ini menunjukkan pentingnya hubungan yang baik antara pejabat dan media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan saling menghargai dan memahami peran masing-masing, diharapkan dapat tercipta komunikasi yang lebih efektif dan transparan.

Rekomendasi dan Langkah Ke Depan

Untuk memastikan keberlanjutan program MBG, diperlukan evaluasi terhadap perjanjian kerja sama yang ada. Sekolah-sekolah harus diberikan pemahaman yang jelas mengenai klausul-klausul dalam dokumen tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, pihak SPPG perlu memastikan bahwa semua sekolah menerima versi terbaru dari perjanjian tersebut.

Selain itu, penting bagi para pejabat untuk lebih hati-hati dalam menyampaikan pernyataan, terutama mengenai institusi yang memiliki peran strategis seperti TNI. Dengan meningkatkan pemahaman tentang aturan dan fungsi masing-masing lembaga, diharapkan dapat menghindari kesalahpahaman dan konflik yang tidak perlu.

Komunikasi yang baik antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan program-program seperti MBG. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.