Menteri Keuangan Baru Diharapkan Tegas Tangani Kasus Jiwasraya
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Selasa, 9 Sep 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan Mengundang Berbagai Tanggapan
DIAGRAMKOTA.COM – Purbaya Yudhi Sadewa resmi ditunjuk sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati melalui reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan pada Senin (8/9/2025). Penunjukan ini menimbulkan beragam reaksi dari berbagai pihak, termasuk para pengamat dan pelaku di sektor keuangan.
Salah satu pengamat asuransi, Irvan Rahardjo, menyampaikan bahwa pengalaman Purbaya selama menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi modal penting dalam memimpin Kementerian Keuangan. Menurutnya, pengalaman tersebut membantu Purbaya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di sektor keuangan, terutama terkait dengan stabilitas sistem perbankan dan perlindungan nasabah.
Selain itu, Irvan menyoroti peran Purbaya dalam dua tahun terakhir yang terlibat langsung dalam persiapan Program Penjaminan Polis. Program ini diatur oleh Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis asuransi dan memperkuat sektor jasa keuangan secara keseluruhan.
“Harapan kami adalah Menkeu baru segera mewujudkan program penjaminan polis. Selain itu, juga mendorong peningkatan literasi dan inklusi asuransi yang masih rendah di Indonesia,” ujar Irvan kepada media. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara Menteri Keuangan dengan regulator dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan program tersebut.
Selain fokus pada program penjaminan polis, Irvan juga menyoroti pentingnya segera menyelesaikan kasus gagal bayar Jiwasraya yang sudah berlangsung selama delapan tahun. Kasus ini masih terkatung-katung dan menimbulkan ketidakpuasan bagi banyak nasabah.
“Khususnya bagi nasabah yang menolak restrukturisasi dan memiliki putusan hukum yang berkekuatan tetap (inkracht) dengan jumlah mencapai Rp 200 miliar,” tegas Irvan. Ia menilai, kasus ini sudah mendapat rekomendasi pembayaran dari tiga lembaga negara, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan Negara (BPKN RI), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Irvan menilai bahwa penyelesaian kasus Jiwasraya tidak hanya penting untuk keadilan bagi nasabah, tetapi juga untuk menjaga kredibilitas sistem keuangan Indonesia. Dengan penyelesaian yang cepat dan transparan, diharapkan dapat memberikan rasa percaya kembali kepada masyarakat terhadap institusi keuangan.
Beberapa isu lain yang perlu diperhatikan oleh Menteri Keuangan baru antara lain adalah pengelolaan utang daerah, pengendalian inflasi, serta pengembangan sistem perbankan yang lebih inklusif. Semua ini akan menjadi tantangan besar bagi Purbaya Yudhi Sadewa dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan. (*)
Saat ini belum ada komentar