Krisis Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Memuncak, Mimik Akan Laporkan Subandi ke Kemendagri
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Kam, 25 Sep 2025
- comment 0 komentar
Konflik Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Memicu Kekhawatiran
DIAGRAMKOTA.COM – Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi dan Mimik Idayana, yang baru berjalan selama setahun, kini dihadapkan pada situasi yang memicu kekhawatiran. Isu ketidakharmonisan antara keduanya semakin menguat setelah Wakil Bupati berencana melaporkan Bupati ke Kementerian Dalam Negeri.
Pasangan yang dilantik pada 20 Februari 2025 ini diusung oleh sejumlah partai politik seperti Gerindra, Demokrat, dan Golkar. Meski memiliki suara yang cukup besar, hubungan mereka terlihat tidak stabil sejak awal. Pada Maret 2025, Bupati pernah menyampaikan kritik terhadap dewan yang dinilai menghabiskan uang rakyat secara percuma. Peristiwa ini menimbulkan reaksi dari fraksi-fraksi partai politik.
Beberapa waktu kemudian, fraksi-partai tersebut meminta klarifikasi dan permintaan maaf dari Bupati dalam rapat paripurna. Meskipun DPD Golkar dan Gerindra Jatim meminta kedua pihak untuk menjalin komunikasi kembali, fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo menolak permintaan maaf tersebut. Alasannya adalah karena Mimik merasa diabaikan dalam pengambilan keputusan penting, termasuk penyusunan Perbup terkait insentif pajak dan pengelolaan P3K.
Mimik membantah adanya konflik antara dirinya dan Bupati. Ia menegaskan bahwa hubungan keduanya tetap baik dan saling berkomitmen untuk membangun Kabupaten Sidoarjo. Namun, isu tersebut kembali muncul setelah pelantikan 61 ASN di Pendopo Delta Wibawa tanpa kehadiran Wakil Bupati.
Pelantikan ini disebut sebagai prosedur yang tidak sah oleh Mimik. Ia menilai bahwa keputusan Bupati tidak objektif karena beberapa ASN dengan kinerja baik justru tidak dilantik atau dipindahkan. Menurutnya, mekanisme penilaian kinerja para kandidat tidak dilakukan secara transparan.
Selain itu, Mimik juga menyatakan bahwa ia tidak diberitahu sebelumnya tentang keputusan pelantikan tersebut. Ia mengaku kecewa dan menilai bahwa proses pelantikan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini memicu rencana untuk melaporkan Bupati ke Kemendagri.
Konflik ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan dan manajemen sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Masalah ini tidak hanya memengaruhi stabilitas kepemimpinan, tetapi juga dapat berdampak pada program-program pembangunan yang sedang dijalankan.
Pihak-pihak terkait diminta untuk segera menyelesaikan konflik ini agar tidak mengganggu proses pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Tuntutan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan jabatan dan sumber daya menjadi sangat penting dalam situasi ini.
Saat ini belum ada komentar