Komisi C DPRD Jatim Minta BUMD Lebih Produktif, Target PAD Naik Jadi Rp488,1 Miliar
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Sel, 2 Sep 2025
- comment 0 komentar
Komisi C DPRD Jatim serahkan laporan perubahan APBD 2025 (sekwan)
DIAGRAMKOTA.COM – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim) menegaskan pentingnya peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini disampaikan juru bicara Komisi C, Hartono, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Komisi atas Raperda Perubahan APBD (P-APBD) 2025, Selasa (2/9/2025).
Menurut Hartono, BUMD harus fokus pada core business, memperkuat manajemen internal, dan bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
“BUMD bukan hanya dituntut setor dividen, tapi juga harus benar-benar hadir sebagai agen pembangunan dan penggerak ekonomi rakyat,” tegas Hartono, legislator asal dapil Trenggalek, Ponorogo, Pacitan.
Komisi C DPRD Jatim: Evaluasi dan Sinergi
Komisi C DPRD Jatim meminta Biro Perekonomian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD yang belum menunjukkan kinerja optimal. Evaluasi mencakup pengelolaan modal, tata kelola perusahaan, hingga strategi bisnis. Sinergi dengan Biro Perekonomian juga ditekankan agar BUMD mampu memperkuat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekaligus pemerataan kesejahteraan.
Target PAD Naik
Dalam pembahasan bersama komisi, target PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akhirnya disepakati naik dari Rp474,4 miliar menjadi Rp488,1 miliar.
Rinciannya sebagai berikut:
- PT Air Bersih: Rp1,23 miliar (naik Rp73 juta)
- PT Bank Jatim: Rp420,03 miliar (naik Rp3,94 juta)
- PT BPR Jatim: Rp9,61 miliar (naik Rp16,6 juta)
- PT PWU Jatim: Rp1,65 miliar (naik Rp50,9 juta)
- PT JGU: Rp1,21 miliar (naik Rp163 juta)
- PT PJU: Rp34 miliar (naik signifikan Rp9,5 miliar)
- PT Jamkrida Jatim: Rp2,5 miliar (tetap sesuai target awal)
- PT SIER: Rp17,9 miliar (naik Rp2,9 miliar)
- PT Askrida: belum menyetor dividen karena larangan OJK (Surat S-37/PD.1/2024).
Tidak Sekadar Mengejar Laba
Hartono menegaskan, keberadaan BUMD tidak boleh hanya berorientasi laba. Lebih dari itu, BUMD dituntut membuka lapangan kerja, memperkuat infrastruktur ekonomi, serta menciptakan iklim usaha yang sehat di Jawa Timur.
“BUMD harus jadi lokomotif pembangunan. Laba penting, tapi manfaat nyata bagi masyarakat jauh lebih penting,” pungkasnya. [*]
