DIAGRAMKOTA.COM – Sejumlah masukan mengemuka dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (DPRD Medan) dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap penjelasan Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025, Selasa (2/9/2025).
Paripurna yang digelar secara daring ini diikuti Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap dari rumah dinas Wali Kota di Jalan Sudirman. Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua Rajuddin Sagala dan Zulkarnain.
Fraksi PKS Dorong Pemerataan PBB dan Perbaikan Infrastruktur
Melalui anggota DPRD Doli Indra Rangkuti, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi langkah Pemko Medan yang menggelar bimbingan teknis Penilai Pajak Bumi Bangunan Perkotaan-Pedesaan (PBB P2).
“Kami berharap kegiatan ini menciptakan keadilan dalam penilaian PBB P2 sehingga masyarakat tidak terbebani,” ujar Doli.
Selain itu, PKS menekankan agar penggunaan anggaran perubahan APBD lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, seperti perbaikan jalan dan drainase di tingkat kelurahan hingga lingkungan. Hal ini dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir sekaligus memastikan manfaat retribusi PBB benar-benar dirasakan masyarakat.
Fraksi Gerindra Soroti Optimalisasi Pajak Daerah
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra melalui Tia Ayu Anggraini menegaskan bahwa perubahan APBD merupakan bentuk akuntabilitas Pemko Medan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Gerindra meminta Pemko Medan mengambil langkah strategis untuk meningkatkan sektor penerimaan pajak. Kami juga ingin mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang disiapkan Pemko dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah,” kata Tia.
Fraksi Nasdem Singgung Penurunan Pendapatan dan UMKM
Fraksi Partai Nasdem, lewat Afif Abdillah, menyoroti proyeksi pendapatan daerah yang turun dari Rp7,6 triliun menjadi Rp6,9 triliun setelah perubahan.
“Kami memahami kondisi ekonomi saat ini. Penurunan target ini adalah langkah penyesuaian, namun Pemko tetap harus memaksimalkan serapan pendapatan dan percepatan program pembangunan,” jelas Afif.
Nasdem juga meminta perhatian serius terhadap keberlangsungan UMKM serta perbaikan pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC). Afif menekankan pentingnya dukungan Pemko terhadap UMKM sekaligus evaluasi program UHC agar lebih tepat sasaran.
“Kami mendukung penuh UHC premium yang dicanangkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, namun kami ingin mengetahui progres pelaksanaannya,” tambahnya.
DPRD Medan: Penyerahan Resmi Pemandangan Umum
Sebelum rapat ditutup, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen menyerahkan dokumen pemandangan umum fraksi-fraksi kepada Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, sebagai bahan tindak lanjut Pemko dalam penyusunan perubahan APBD 2025. [*]
