Legislator PKB: Biarkan Polisi Urus Sound Horeg, Pemprov Harus Fokus Masalah Rakyat
- account_circle Teguh Priyono
- calendar_month Sel, 29 Jul 2025
- comment 0 komentar
DIAGRAMKOTA.COM — Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur, Ubaidillah, mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilai terlalu jauh mencampuri urusan regulasi sound horeg. Ia menilai hal tersebut bukanlah prioritas, apalagi jika dibandingkan dengan persoalan besar seperti peredaran narkoba, kemiskinan, dan infrastruktur jalan rusak.(29/07/25)
Menurut anggota Komisi A DPRD Jatim itu, penanganan masalah sound system hiburan rakyat lebih tepat ditangani oleh kepolisian dan pemerintah kabupaten/kota, bukan menjadi fokus kebijakan pemerintah provinsi.
“Urusan sound horeg itu cukup ditangani Polda atau Pemkab/Pemkot. Pemprov tak perlu membuat aturannya sendiri. Kalau pun ingin ikut bicara, cukup memberi masukan,” tegas Ubaidillah, Senin (28/7/2025).
Ia menilai, keterlibatan Pemprov dalam hal ini tidak proporsional, terutama jika dibandingkan dengan krisis penyalahgunaan narkotika yang terus meluas di desa-desa.
“Data BNN dan Polda Jatim menyebutkan bahwa tidak ada satu pun desa yang bebas narkoba. Bahkan 75 persen penghuni lapas adalah pelaku penyalahgunaan narkotika. Ini darurat!” ujar Ubaidillah dengan nada serius.
Ia pun mendorong Pemprov Jatim untuk memprioritaskan upaya pemberantasan narkoba dengan langkah nyata, seperti membentuk program desa bebas narkoba, memperkuat edukasi, dan memperbesar dukungan kepada BNN serta aparat penegak hukum.
Selain narkoba, Ubaidillah juga menyoroti banyaknya jalan provinsi yang rusak, serta tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di sejumlah daerah.
“Rakyat menunggu jalan mulus, bukan aturan soal hiburan rakyat. Jangan sampai kebijakan Pemprov terkesan jauh dari realitas kebutuhan warga,” tambahnya.
Menurutnya, sound horeg sudah menjadi bagian dari kebudayaan lokal dan hiburan masyarakat, sehingga penyelesaiannya harus memperhatikan konteks sosial dan budaya masing-masing daerah.
“Itu bagian dari kearifan lokal. Kalau mau diatur, cukup di tingkat kabupaten/kota. Jangan sampai pemerintah provinsi malah menyulut polemik baru,” pungkas Ubaidillah.
Dengan pernyataan ini, Ubaidillah menegaskan pentingnya orientasi kebijakan publik yang berpihak pada masalah rakyat secara langsung. Ia berharap Pemprov Jatim bisa mengarahkan energi dan anggaran untuk isu-isu yang benar-benar menyentuh kebutuhan dan keselamatan masyarakat.(Dk/yud)
- Penulis: Teguh Priyono
