DIAGRAMKOTA.COM – Komisi A DPRD Surabaya menyoroti masih adanya serapan Dana Kelurahan (Dakel) yang rendah di sejumlah wilayah pada tahun anggaran 2024.
Dalam rapat LKPJ bersama Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra), serta para camat dan lurah se-Kota Surabaya, Rabu (18/6/2026), isu legalitas lahan menjadi sorotan utama.
Anggota Komisi A, Azhar Kahfi, menyebutkan bahwa secara umum serapan Dakel sudah cukup baik dengan rata-rata di atas 80 persen. Namun, masih ada beberapa kecamatan yang belum memenuhi standar, bahkan di bawah ambang minimal.
“Kecamatan Tambaksari menjadi yang tertinggi, sedangkan Bubutan satu-satunya yang serapannya di bawah 80 persen,” ujar Kahfi saat ditemui jum’at 20 Juni 2025
Menurut dia, rendahnya serapan di Kecamatan Bubutan disebabkan oleh persoalan legalitas aset, terutama terkait status lahan. Hal ini menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan seperti pavingisasi dan drainase.
“Program tidak bisa dieksekusi jika tanah yang akan dibangun belum memiliki kejelasan hukum. Ini jadi hambatan klasik yang terus berulang,” tegas legislator Gerindra Surabaya ini.
Kahfi menekankan pentingnya adanya mekanisme verifikasi sejak awal proses pengajuan program. Ia meminta agar usulan kegiatan disaring lebih ketat, terutama dari sisi legalitas aset.
“Kalau Persoalan tanah yang tidak jelas kok bisa masuk dari awal? Seharusnya ada kanal verifikasi di awal, jadi usulan yang belum jelas legalitasnya tidak lolos ke tahap perencanaan,” jelas.
Dari catatan Komisi A lanjut Kahfi, jika batas minimal serapan dinaikkan menjadi 85 persen, maka terdapat lima kecamatan yang belum mencapai target: Jambangan, Mulyorejo, Wiyung, Tegalsari, dan Tenggilis Mejoyo.
Kahfi lantas menjelaskan, mayoritas alokasi Dana Kelurahan 2024 masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti saluran drainase dan jalan paving. Usulan program berasal dari kelurahan melalui forum Musrenbangkel, kemudian dikoordinasikan oleh kecamatan.
“Skemanya kelurahan yang menginput, kecamatan yang mengoordinasi. Tapi tetap harus ada filter dari awal agar program tidak macet karena persoalan hukum,” pungkasnya.
