Polri Gelar Dialog Publik: Dorong Ekonomi Nasional Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Penguatan Kamtibmas
- account_circle Teguh Priyono
- calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Divisi Humas Polri menggelar kegiatan Dialog Publik bertajuk “Semangat Kebangkitan Menuju Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Penguatan Kamtibmas yang Kondusif”, Selasa (27/5). Kegiatan ini menjadi wadah diskusi antara Polri, akademisi, dan mahasiswa dalam membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya stabilitas keamanan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Acara dibuka oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa keamanan dan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat dan saling memengaruhi.
“Polri menyadari betul adanya keterkaitan erat antara keamanan dan pertumbuhan ekonomi, di mana stabilitas keamanan menjadi prasyarat bagi perkembangan ekonomi, dan sebaliknya,” ujar Brigjen Trunoyudo. Ia juga menambahkan bahwa Polri terus mendorong kolaborasi dan komunikasi dengan generasi muda untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam mewujudkan kondisi kamtibmas yang kondusif.
Dialog ini menghadirkan sejumlah narasumber yang memberikan perspektif terkait sinergi antara keamanan dan ekonomi dalam konteks pembangunan nasional.
Erick Armudito, S.T., M.T., Ph.D., menyampaikan bahwa keamanan nasional adalah fondasi utama pembangunan. Ia menekankan bahwa keterlibatan Polri, TNI, dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai potensi ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
“Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan tanggung jawab bersama. Dengan stabilitas yang terjaga, proses pembangunan dapat berjalan optimal,” jelas Erick.
Sementara itu, Dr. Tauhid Ahmad menyoroti pentingnya penurunan economic overhead cost agar target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Ia menyebut bahwa biaya-biaya tidak resmi seperti pungli, premanisme, dan ketidakpastian hukum masih menjadi hambatan utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.
“Penegakan hukum yang konsisten dan penciptaan alternatif ekonomi yang positif sangat penting agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam praktik ilegal yang merugikan perekonomian nasional,” ujarnya.
Melalui dialog ini, Divhumas Polri berharap dapat memperkuat sinergi antar elemen bangsa dan menumbuhkan semangat kolektif dalam menghadapi tantangan global. Polri menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan sebagai fondasi untuk mewujudkan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.(dk/tgh)
- Penulis: Teguh Priyono
