DIAGRAMKOTA.COM – Hingga Maret 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur telah menyalurkan dana transfer ke daerah sebesar Rp19 triliun, yang mencapai 22,82 persen dari total pagu anggaran yang dialokasikan untuk provinsi ini. Penyaluran ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan daerah dan mendukung pelayanan publik yang lebih baik.(06/05/25)
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Timur, Sugeng Pamilu Karyawan, menjelaskan bahwa penyaluran dana ini merupakan hasil kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur.
“Penyaluran dana ini bertujuan untuk memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas layanan publik di seluruh provinsi Jawa Timur. Sinergi yang terjalin dengan baik antara pusat dan daerah menjadi faktor kunci dalam tercapainya realisasi yang positif ini,” ujar Sugeng pada konferensi pers yang diadakan pada Selasa .
Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dalam penyaluran dana, dengan total sebesar Rp9,39 triliun. Dana ini digunakan untuk mendanai berbagai layanan publik dan belanja aparatur di daerah. Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) tercatat mencapai Rp1,95 triliun, meskipun ada perubahan mekanisme penyaluran pada setiap kuartal.
Selain itu, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang mencakup sektor pendidikan dan kesehatan juga menunjukkan hasil yang baik, dengan total mencapai Rp4,27 triliun. Dana ini banyak digunakan untuk mendukung program pendidikan, termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Namun, meski penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp3,34 triliun, pencairan dana desa di beberapa daerah masih terkendala administrasi. DJP Jatim mendorong pemerintah daerah untuk segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan agar penyaluran dana dapat lebih optimal.
Sugeng menambahkan bahwa pemerintah pusat akan terus mendukung daerah dengan berbagai skema pendanaan untuk mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Jawa Timur. (Dk/yud)
